Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah menjamin akurasi data kependudukan yang akan diperuntukan bagi kepentingan perusahaan. Karena itu, kerjasama data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan pihak swasta khususnya lembaga perbankan terus ditingkatkan.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat melakukan kerjasama dengan UOB Indonesia di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017). Tjahjo menegaskan jika kerjasama ini akan rampung paling lambat awal tahun depan.
“Lembaga-lembaga yang sudah terintegarsi dalam upaya pemerintah memberikan jaminan data, sehingga memudahkan semua pihak agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Tjahjo.
Dirjen Dukcapil, kata Tjahjo, terus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah 1 juta data ganda. Karena itu, Tjahjo meminta bantuan lembaga perbankan agar menyelesaikan data ganda, sehingga data kependudukan yang dihasilkan benar-benar valid.
“Orang boleh punya beberapa rekening berapa bank tapi data (Kependudukan)nya harus tatap satu,” ujarnya seperti dikutip Puspen Kemendagri.
Tjahjo menjelaskan UU No. 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa data yang bersumber dari Kemendagri dipergunakan untuk berbagai kepentingan yaitu layanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
“Maka lembaga pengguna yang sudah bekerjasama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan NIK dan Ektp sejumlah 234 baik swasta atau pemerintah. Dengan database yang dimiliki negara/pemerintah ini kami menjamin akurasinya. Mengingat kalau kita melakukan sinkroniasasi dengan perekaman iris mata dan sidik jari,” tegasnya.
KTP Elektronik
Terkait pengadaan KTP elektronik, Mendagri memastikan akhir tahun 2017 ini akan rampung. Karena pihaknya sudah menyebarkan 7 juta blanko KTP dan cadangan 1 juta di pusat. Menurut Tjahjo hampir 96 persen masyarakat sudah melakukan perekaman dengan baik.
“Kita berharap proses KTP el ini bisa berkahir akhir tahun 2017 ini,” ujarnya.
Tjahjo meminta maaf karena proses sempat terhambat 1,5 tahun. “Maret saya beranikan diri untuk teken kontrak pencetakan ulang dari kekurangan 7 juta ini. Mudah-mudahan bisa selesai, sehingga pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Untuk mempermudah penggunaan KTP, Mendagri mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit ini terkait dengan rekam medis. Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan mengadakan kerjasama dengan sekitar 300 perbankan dan lembaga swasta, kepolisian dan BNN.
“Ini contoh kecil yang menjadi beban tanggung jawab Kemendagri menyangkut KTP. Karena ini adalah nyawa ke dua warga Indonesia,” pungkasnya. (Very)
