Jakarta, INDONEWS.ID- Adanya ancaman dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) yang tidak akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang terkait kebijakan sekolah 8 jam, ternyata menimbulkan polemik. Diantaranya dari Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana.
Dadang sangat menyayangkan dengan sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberikan ancaman kepada presiden Joko Widodo.
Seharusnya, menurut Dadang, dari etika berkoalisi tidak pantas ancam mengancam. Justru seharusnya sebagai partai koalisi pemerintah PKB mendukung kebijakan Joko Widodo. Sebab hal ini tentu bakal mempengaruhi hubungan antarpartai pendukung pemerintah.
"Dari etika berkoalisi tidak pantas ancam mengancam. Tapi soal mereka (PKB) harus keluar dari koalisi atau tidak itu bukan wewenang kami. Presidenlah nanti yang akan menilainya," jelas Dadang Rusdiana di Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Oleh karena itu, Dadang Rusdiana berharap agar partai-partai koalisi pemerintah tetap menjaga keutuhan dan kekompakan. Kemudian juga harus sejalan dalam mengamankan seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan oleh presiden, termasuk kebijakan sekolah 5 hari.
Seperti diketahui, PKB melalui Wakil Sekretaris Jenderal Maman mengancam pihaknya tidak akan kembali mencalonkan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Hal iltu dilakukan PKB, jika orang nomor satu di Indonesia itu menyetujui kebijakan sekolah 5 hari.
