Batam, INDONEWS.ID - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong upaya pembangunan infrastruktur guna mendukung ketahanan pangan di Tanah Air. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis (23/3/2017), Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke salah satu dari 49 waduk yang masuk dalam program pembangunan waduk selama 5 tahun masa pemerintahannya. "Waduk Sei Gong, seluas 355 hektare, yang akan bisa menampung kurang lebih 11 juta meter kubik air," ujar Presiden kepada para jurnalis usai peninjauan. Waduk Sei Gong dibangun pemerintah sebagai tempat penampungan air baku baik di Kecamatan Galang, maupun Kecamatan Rempang, utamanya di Kota Batam. Mengingat pentingnya fungsi waduk tersebut, Kepala Negara pun berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2018 mendatang. "Jadi kita harapkan ini akan selesai, kalau rencana itu pada akhir 2018, tapi tadi kita berbincang di sana bisa maju pertengahan tahun depan sudah selesai," ungkap Presiden seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis malam. Harapan tersebut bukan tanpa alasan, karena Presiden mengapresiasi kecepatan pembangunan waduk yang baru dimulai pada awal tahun 2016 yang lalu tapi sudah memasuki tahap 35 persen. "Ini mulainya baru saja, mulainya baru 2016 awal jadi saya lihat cepat sekali dan pada hari ini progresnya sudah 35 persen," ucap Presiden. Mengenai masalah proses ganti rugi, Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa pemerintah akan memproses ganti rugi tanaman bukan kepemilikan lahan. Hal ini dikarenakan status lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk tersebut merupakan lahan milik negara, baik yang bersifat otorita maupun konservasi. "Ini miliknya otorita, ada yang konservasi, yang pinjam pakai. Jadi mengenai ganti rugi saya kira itu bukan kepemilikan lahannya tapi tanamannya. Jangan keliru, itu tanamannya," ujar Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan pembangunan waduk ini diantaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. (Very)