INDONEWS.ID

  • Rabu, 30/08/2017 12:51 WIB
  • MK Kembali Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas

  • Oleh :
    • luska
MK Kembali Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas
Sidang MK.(Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (30/8/2017) pukul 11.00 WIB. Persidangan dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Sidang yang beragendakan pihak pemerintah, dan pihak terkait Perppu Ormas yang diwakili oleh Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.

Baca juga : Presidential Threshold di Indonesia Hanya Hasilkan Pemimpin Boneka

“Sidang mendengarkan keterangan pemerintah dan pihak terkait,” ujar Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Sejumlah pihak yang berkepentingan dalam uji materi tampak hadir. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga : Garap UMKM Naik Kelas, Pengamat Dukung Rencana Pembentukan Holding PNM-BRI-Pegadaian

Kemudian dari pihak pemohon hadir Ismail Yusanto, Kapitra Ampera, dan Habiburokhman serta anggota FAPP, I Wayan Sudirta

Untuk diketahui, ada tujuh pihak yang mengajukan uji materi Perppu Ormas, yakni:

Baca juga : Sinergi PNM, BRI & Pegadaian, Langkah Penguatan UMKM Demi Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Afriady Putra dengan kuasa pemohon Virza Roy Hizzal atas nomor perkara 38/PUU-XV/2017.

2. Mantan jubir HTI Ismail Yusanto dengan kuasa pemohon Yusril Ihza Mahendra atas nomor perkara 39/PUU-XV/2017.

3. Aliansi Nusantara dengan kuasa pemohon Yuherman atas nomor perkara 41/PUU-XV/2017.

4. Yayasan Sharia Law Alqonuni dengan kuasa pemohon Ahmad Khozinudin atas nomor perkara 48/PUU-XV/2017.

5. Pusat Persatuan Islam (Persis) dengan kuasa pemohon M Mahendradatta atas nomor perkara 49/PUU-XV/2017.

6. Jubir FPI Munarman dan 4 ormas lain dengan kuasa pemohon Kapitra Ampera atas nomor perkara 50/PUU-XV/2017.

7. Anggota ACTA Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis dengan kuasa pemohon Hisar Tambunan atas nomor perkara 52/PUU-XV/2017.(Lka)

Artikel Terkait
Presidential Threshold di Indonesia Hanya Hasilkan Pemimpin Boneka
Garap UMKM Naik Kelas, Pengamat Dukung Rencana Pembentukan Holding PNM-BRI-Pegadaian
Sinergi PNM, BRI & Pegadaian, Langkah Penguatan UMKM Demi Pemulihan Ekonomi Nasional
Artikel Terkini
Awal Tahun 2021, BNN Berhasil Gagalkan Dua Kasus Penyelundupan Narkotika Sabu
Akta Kematian Korban SJ-182 Bisa Dicetak Jarak Jauh Berkat Layanan Dukcapil Digital
Di 2021 AMDI Bagi Kue Iklan & Sosialisasi Vaksin Ke Anggotanya
Masukan Mendagri untuk Calon Kapolri, dari Masalah Internal hingga Penegakan Hukum
Data Kemdagri dan Polri Sudah Terintegrasi, Permudah Ungkap Identitas Korban SJ-182 dengan Sidik Jari
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir