Jakarta, INDONEWS.ID - Keinginan Presiden Joko Widodo agar ada film baru tentang peristiwa 1965 bagi generasi milenial patut didukung. Salah satunya dari para sineas perfilman untuk memproduksi film terkait tragedi yang terus menyisahkan polemik berkepanjangan itu.
Film baru tersebut diharapkan tidak hanya memiliki akurasi sejarah yang lebih objektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog alasan peristiwa itu meletus dan epilog serta sequel yang berakibat tragis bagi sebagian warga Indonesia yang tidak terlibat dan menjadi korban.
“Dengan demikian film baru itu mampu menjadi refleksi bagi generasi milenial, bukan sekadar menyajikan kekerasan dan kebencian,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, melalui siaran pers, Selasa (19/9).
Bonar mengatakan, sejarah bukanlah semata-mata milik para pemenang tapi berdimensi sosial dan memiliki perspektif korban. Sekaligus mengandung edukasi dan imajinasi sosial bagi sebuah bangsa tentang apa yang diperlukan di masa depan.
Karena itu, Bonar mengharapkan agar film “Pengkhianatan G30S/PKI” tidak diputar lagi dan dibiarkan tersimpan di dalam laci sejarah.
“Film yang sarat dengan kepentingan pada masanya. Sehingga pada konteks kekinian diperlukan sejumlah hal direvisi dan diperbaharui. Kalaupun akan diputar kembali hendaknya diimbangi juga dengan film-film serupa yang mengangkat seputar peristiwa 1965 agar pemahaman sejarah generasi milineal utuh dan analitis,” ujarnya.
Bonar mengatakan, menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI saja tanpa dilengkapi pandangan alternatif tidak akan mencerdaskan dan memberi pemahaman utuh kesejarahan Indonesia. “Suatu hal yang akan merugikan TNI dalam menghadapi tantangan kompleks ke depan,” kata Bonar.
Bonar mengimbau semua pihak agar berdamai dengan sejarah. “Melihat sejarah dengan mata terbuka dan kepala dingin. Bukan memperuncing sejarah demi kepentingan politik kekuasaan,” pungkasnya. (Very)