Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden RI Joko Widodo berencana mengumpulkan para kepala daerah, mulai dari gubernur dan bupati/walikota, termasuk pimpinan DPRD se-Indonesia. Pertemuan ini akan membicarakan progres proyek pembangunan infrastruktur daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, memasuki tahun politik, sekaligus jelang Pilkada Serentak 2018, Presiden Jokowi ingin memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan. Presiden berharap agenda politik di daerah tak menganggu jalannya pembangunan.
"Silahkan mau (maju) pilkada, pileg atau pilpres. Tapi memastikan program strategis nasional Pak Jokowi harus jalan," kata Mendagri Tjahjo usai pelantikan Gubernur - Wakil Gubernur DI Yogyakarta di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/10).
Tjahjo menambahkan, kepala daerah yang memiliki target pembangunan selesai pada 2018, harus tetap dituntaskan. Jangan sampai kepala daerah yang aktif juga di partai politik (parpol) malah sibuk dengan urusan pemilu. Sebab, program ini juga menjadi bagian dari janji pemerintah kepada masyarakat.
"Jangan sampai terganggu karena kesibukannya kepala daerah yang mungkin dia kader partai. Dia harus ingat bahwa punya janji program kepada pemerintah, kepada masyarakat. Itu saja," kata Tjahjo seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri.
Tjahjo menambahkan, Presiden Jokowi rutin melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka meninjau langsung proyek pembangunan infrastruktur nasional. Kunjungan itu sekaligus memastikan proses pengerjaan dan penyelesaiannya sesuai target yang telah ditetapkan.
"Nanti akan dikumpulkan lengkap satu hari penuh dengan Menko terkait, bersama juga gubernur, bupati dan walikota serta DPRD-nya," kata Mendagri.
Tjahjo mengatakan, Presiden juga akan mengingatkan daerah terkait pentingnya investasi swasta. Jangan sampai pemerintah daerah (pemda) malah mempersulit dan menghambat perizinan. Karena itu, Presiden juga meminta kepala daerah berani mengambil sikap memangkas aturan.
"Jangan sampai investor itu terhambat hanya gara-gara birokrasi. Jadi, tidak harus dikaji lagi, disinkronisasi lagi, tidak usah. Kalau ada (peraturan) sudah dianggap taidak bisa cepat (perizinan) dipangkas saja," ujar Tjahjo.
Ditanya waktu pertemuan Presiden RI dengan para kepala daerah dan pimpinan DPRD tersebut, Tjahjo menyerahkannya pada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Setkab). (Very)