INDONEWS.ID

  • Kamis, 19/10/2017 11:03 WIB
  • Mendagri Minta Pemda Awasi Ormas di Daerahnya

  • Oleh :
    • very
Mendagri Minta Pemda Awasi Ormas di Daerahnya
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) mengawasi keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di daerah masing-masing. Jumlah ormas di daerah tercatat sebanyak 22.116.

Tjahjo mengungkapkan, berdasarkan data terakhir hingga 6 Juli 2017, total ormas di Indonesia mencapai 344. 039. Ini terdiri dari ormas di tingkat provinsi mencapai 7.226 dan di kabupaten/kota sebanyak 14.890.

Baca juga : Tu`a Adat Nggorang Sahkan Pendirian Sanggar Seni `Sampang Alak Wela Kalo Nggorang`

“Daerah harus memahami kepengurusan ormas. Lingkupnya apa, cabangnya, pengurusnya, harus detil. Ormas di kabupaten/kota paling banyak. Ini yang harus dideteksi,” katanya di Jakarta, Rabu (18/10).

Pemerintah, kata Tjahjo, tidak bersikap otoriter untuk melarang setiap warga negara berhimpun, berserikat, termasuk membentuk ormas. “Boleh bentuk ormas, parpol, yayasan, LSM (lembaga swadaya masyarakat), silakan. Tapi prinsipnya, program harus jelas arahnya,” tegasnya.

Baca juga : Menteri Basuki Tinjau Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Sulbar

Tjahjo menegaskan bahwa ormas harus didirikan sesuai dengan ideologi negara Pancasila, menjunjung Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

“AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) harus setia dengan Pancasila. Bukan malah hidup di negara Pancasila, tapi ingin ganti Pancasila,” ujarnya.

Baca juga : Pimpin PKB Sumut, Ahmad Iman: Fokus Perbaik Internal Agar Jadi Partai yang Diperhitungkan

Terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diterbitkan pada 10 Juli 2017, Tjahjo mengatakan bahwa perppu tersebut bertujuan agar pemerintah dapat mengambil sikap tegas terhadap ormas di pusat dan daerah yang terbukti akan mengubah ideologi negara.

“Perppu ini bukan untuk menekan kelompok. Tapi, negara wajib membuat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia,” pungkasnya. (Very)

 

 

Artikel Terkait
Tu`a Adat Nggorang Sahkan Pendirian Sanggar Seni `Sampang Alak Wela Kalo Nggorang`
Menteri Basuki Tinjau Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Sulbar
Pimpin PKB Sumut, Ahmad Iman: Fokus Perbaik Internal Agar Jadi Partai yang Diperhitungkan
Artikel Terkini
Masukan Mendagri untuk Calon Kapolri, dari Masalah Internal hingga Penegakan Hukum
Data Kemdagri dan Polri Sudah Terintegrasi, Permudah Ungkap Identitas Korban SJ-182 dengan Sidik Jari
Danpasmar 1 : Perhatikan Kerapian dan Kebersihan Satuan Masing-Masing
Forum Santri Indonesia Dukung Pencalonan Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit
Ketua MPR Terima Bantuan 40 Ribu Masker dari Parlemen Vietnam
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir