INDONEWS.ID

  • Kamis, 19/10/2017 13:35 WIB
  • FKPPI, PP, KWI dan PGI Dukung Perppu Ormas Jadi UU

  • Oleh :
    • very
FKPPI, PP, KWI dan PGI Dukung Perppu Ormas Jadi UU
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI terkait Perppu Ormas. (Foto: Tribunnews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) mendukung pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang. Pendapat ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.

"Kami usulkan untuk dipercepat (proses disahkan Perppu) sesuai undang-undang, sesuai dengan konstitusi Indonesia. Di mana harus jelas, bukan untuk kepentingan sepihak," ujar Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto S Soerjosemarno, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017). 

Japto mengatakan pihaknya menerima Perppu Ormas disahkan menjadi UU dengan catatan. Pembubaran ormas yang melakukan pelanggaran harus dilakukan sesuai dengan prosedur, antara lain melalui pengadilan. 

Baca juga : Pemerintah Daerah Diminta Percepat Pelaksanaan APBD 2021 dan Kemudahan Investasi

"Karena prosedur untuk pembubaran itu ada aturannya. Jadi jangan dihilangkan, jadi tidak semena-mena," katanya. 

Dukungan serupa juga disuarakan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI). Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menegaskan mendukung aturan yang memperkuat ideologi Pancasila. 

"Segala sesuatu yang mau menguatkan ideologi kita harus kita dukung. Persoalannya tidak cukup sekadar wacana menunjuk langkah-langkah yang konkret. Tidak boleh dibiarkan masalah ideologi, maka bangsa Indonesia yang jati dirinya majemuk dunia tanpa ideologi yang mengikat atas kebangsaan," kata Pontjo. 

Dukungan juga diutarakan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang diwakili Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Guido Suprapto. Menurutnya, Perppu Ormas sangat relevan untuk diberlakukan di Indonesia.

"Mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU. Yang mendasari setuju dengan pemerintah dengan alasan relevan dan kontekstual. Untuk respons politik identitas dan tidak sejalan dengan iklim demokrasi dengan tujuan yang berdampak merongrong eksistensi NKRI," katanya. 

Dukungan serupa juga disampaikan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia. (Very)

Baca juga : Kapolri Baru Akan Lakukan Soft Approach pada Wilayah Konflik Khusus

 

Baca juga : Mendagri Tito Karnavian Terima Vaksin Covid-19
Artikel Terkait
Pemerintah Daerah Diminta Percepat Pelaksanaan APBD 2021 dan Kemudahan Investasi
Kapolri Baru Akan Lakukan Soft Approach pada Wilayah Konflik Khusus
Mendagri Tito Karnavian Terima Vaksin Covid-19
Artikel Terkini
Pembukaan Pojok Kopi Indonesia di ITPC Shanghai
Kasal Dampingi Presiden RI Tinjau Posko SAR Sriwijaya Air
Kaesang Pangarep Nge-tweet Lagi, Saham-saham CPO Pun Ikut Naik
PTPN Group Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Korban Banjir di Gunung Mas Jawa Barat
TNI AL Laksanakan Penandatanganan Kontrak Secara Kolektif Pengadaan Barang dan Jasa
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir