Jakarta,INDONEWS.ID - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia(Formappi) Lucius Karus, mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar mencoret nama-nama capim KPK yang berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Pilihan ini dinilai tepat melihat sejarah pembentukan KPK sendiri adalah karena ketidakbecusan kedua institusi tersebut dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.
Lucius dalam penjelasannya menerangkan, proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dinilai bermasalah dan rawan dengan konflik kepentingan.Terlebih karena masih terdapat calon capim KPK dari institusi kepolisian dan kejaksaan yang dinyatakan lolos seleksi tahap profile assessment.
"Jika Jokowi masih mempertahahkan kepercayaan publik selama ini, dia harus pastikan, nama-nama capim yang akan diserahkan kepada DPR bukan merupakan nama-nama yang menjadi kritikan publik dalam pemberantasan korupsi khususnya nama-nama yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan," kata Lucius usai di diskusi terkait dengan tanggapan elemen masyarakat madani dalam proses seleksi Capim KPK di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu,(1/09/2019)
Menurutnya, masyarkat mesti mempertanyakan motivasi besar dibalik keinginan anggota kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi pimpinan KPK. Alasannya karena, kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama dalam konteks pemberantasan korupsi.
Selain itu, jelas Lucius, lembaga kepolisian dan kejaksaan memiliki catatan buruk dalam kontek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tidak masuk di akal apabila Capim KPK diisi oleh orang-orang dari lembaga yang mempunyai catatan kelam dalam penegakan hukum di Indonesia.
"Dua lembaga kenapa harus dicoret, kerusakan dua lembaga ini menjadi alasan kenapa lembaga KPK berdiri, kalau KPK dipenuhi oleh orang-orang dari dua lembaga ini, itu artinya sama saja Jokowi membangun lembaga foto kopi kejaksaan dan kepolisian," jelas Lucius.
Jokowi Jadi Kunci Capim KPK Berintegritas
Lebih lanjut ia menjelaskan, terpilihnya capim KPK yang memenuhi harapan masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi, sepenuhnya berada di tangan Pansel KPK. Karena itu, Pansel KPK diminta untuk memberikan nama-nama Capim KPK kepada presiden adalah orang-orang yang berintegritas.
Karena menurut Lucius, hanya sampai di tangan presiden Jokowi, harapan akan adanya Capim KPK berintegritas itu dapat terwujud. Selanjut,jelas Lucius, proses politik di DPR sangat rawan dengan proses barter kepentingan dan itu buruk dalam konteks pemberantasan korupsi.
"Tim Pansel perlu mempertimbangkan nama-nama Capim KPK sebelum diserahkan kepada DPR, karena hanya sampai di tangan Jokowi harapan publik dalam pemberantasan korupsi bisa diwujudnyatakan, jika sudah lepas dari tangan Jokowi dan maju ke DPR, situsinya akan liar dan semuanya akan serba pragmatis politis," tegas Lucius.
Pentinganya mengingatkan kepada Pansel KPK untuk merekomendasikan capim berintergitas kepada presiden lebih karena motivasi memotong mata rantai korupsi di Indonesia. Selain itu, proses politik di DPR tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena lembaga DPR juga menjadi bagian dan sumber dari korupsi itu sendiri.
"Kita tahu DPR sendiri menjadi biang , sumber dan pelaku korupsi, tidak bisa kita mempercayakan lembaga ini untuk menghasilkan komisioner kpk yang berkualitas dan berintegritas," tutupnya.*(Marsi)