INDONEWS.ID

  • Senin, 09/09/2019 19:45 WIB
  • Tokoh Lintas Agama Dorong Pemerintah Bangun Perdamaian Abadi di Papua

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Tokoh Lintas Agama Dorong Pemerintah Bangun Perdamaian Abadi di Papua
PBNU bersama tokoh lintas agama saat deklarasi Papua damai. (Foto:Detik.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama tokoh lintas agama mendorong pemerintah menciptakan perdamaian yang abadi di tanah Papua. Hal ini menjadi point pertama hasil deklarasi yang dilakukan oleh PBNU bersama tokoh lintas agama di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin,(9/09/2019)

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah diharapkan menggunkan pendekatan persuaisif dalam menyelesaikan konflik yang ada di tanah Papua. Hal ini penting agar tidak menimbulkan korban jiwa, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat keamanan.

Ia juga menekankan kepada pemerintah bahwa pilihan melakukan dialog kepada masyarakat Papua menjadi pilihan tepat. Pilihan seperti dialog akan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah untuk saling mendengarkan satu sama lain.

"Kita mohon kepada pemerintah tadi agar profesional dengan menangani masalah. Sebenarnya saya sudah mengatakan waktu di Denpasar pada kongres PKB saya sudah mengatakan bahwa utamakan dialog, utamakan persuasif kemanusiaan, jangan terus langsung dengan pendekatan keamanan, kekerasan, bedil, kita hindari itu," kata Said Aqil.

Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom yang hadir pada kesempatan ini mengatakan, masalah Papua ini mesti diselesaikan hingga tuntas oleh Pemerintah. Jika tidak, masalah yang sama akan terjadi lagi di kemudia hari.

Pemerintah sedapat mungkin menemukan akar persoalan dari masalah saat ini. Dengan ditemukannya akar masalah tersebut, pemerintah juga dituntut menjawab dan menghadirkan solusi konkret demi kebaikan masyarakat Papua.

Untuk diketahui, deklarasi Papua damai ini dihadiri oleh tokoh lintas agama. Adapun tokoh-tokoh yang hadir yakni perwakilan Konferensi Wali Gereja (KWI), Romo Heri Wibowo; rohaniwan-budayawan Franz Magnis-Suseno; perwakilan Biro Papua PGI Ronald Rischardt; putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid Alissa Wahid, dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Berikut adalah lima point pernyataan sikap dari tokoh lintas agama saat deklarasi tersebut yakni:

1. Mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan.

2. Mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.

3. Meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat.

4. Meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang.

5. Meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial.*

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Mendagri Terima Gelar Tuha Garu Sifaoma Bawa dari Tokoh Adat Nias
Bencana Urusan Bersama
Aturan Menteri Agama Terkait Majelis Taklim Kontraproduktif Bagi Upaya Deradikalisasi
Presiden Jokowi Inginkan 50 Juta Pelajar Jadi Target Kesadaran Antikorupsi
Daftar 5 Direksi Garuda yang Dipecat dan Penggantinya, Ada yang Rangkap Jabatan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
eowyn