INDONEWS.ID

  • Kamis, 17/10/2019 22:25 WIB
  • Ketua MRP: 11 Kali Presiden Jokowi ke Papua, Belum Pernah Datangi "Honai-nya Papua"

  • Oleh :
    • very
Ketua MRP: 11 Kali Presiden Jokowi ke Papua, Belum Pernah Datangi "Honai-nya Papua"
Ketua MRP Timotius Murib. (foto: Indonews.id)

Jakarta, INDONEWS.ID  -- “Sudah 11 kali Presiden Jokowi ke Papua tapi belum pernah datangi kami di Majelis Rakyat Papua (MRP). Padahal sesuai amanat UU Otonomi Khusus Papua (Otsus), MRP merupakan Honai, rumah adatnya orang asli Papua. Ketika terjadi masalah beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi malah menerima puluhan orang yang mengatasnamakan rakyat Papua. Darimana dan siapa mereka ? Kenapa Bapa Presiden tidak datang ke Honai-nya orang Papua”?

Nada dengan sedikit penyesalan itu dilontarkan Ketua MRP Timotius Murib saat ditemui media ini di Jakarta, Rabu, 16/10/2019. 

Baca juga : Inilah Keputusan Majelis Rakyat Papua tentang Hak Politik Orang Asli Papua

Ditegaskan Timotius, bahwa orang Papua sangat mencintai Presiden Jokowi karena segala upaya membangun Papua. Untuk itu dalam Pilpres lalu, semua bergerak mendukung Jokowi bisa terpilih kembali. Semua itu dilakukan agar Presiden Jokowi bisa terus melanjutkan pembangunan di Papua. Presiden Jokowi meraih suara sebesar lebih dari 75 %. Karena itu, dia berharap, agar setelah dilantik, Presiden Jokowi bisa kembali lagi ke Papua.

“Supaya bisa tahu lebih jelas masalah-masalah Papua terutama orang asli Papua, datang-lah ke Honai-nya Papua, ya di Majelis Rakyat Rakyat Papua,” ujarnya.

Dia mengatakan, keberadaan Majelis Rakyat Papua merupakan amanat UU Otsus Papua yaitu UU No. 21/2001 yang telah diubah menjadi UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sesuai amanat UU Otsus, institusi resmi yang menjadi representasi orang asli Papua adalah Majelis Rakyat Papua. Di lembaga ini, terdiri dari tiga kelompok kerja yaitu adat, agama dan perempuan. Sesuai kekhususannya, secara institusi MRP merupakan representasi orang asli Papua sebagai mitra pemerintah selain DPR Provinsi baik Papua maupun Papua Barat.

Lebih jauh, Ketua MRP ini mengatakan, pemerintah pusat di Jakarta dapat melihat Papua dengan segenap kekhususan seperti Aceh, DKI dan Yogyakarta. Masalahnya, cukup banyak ketentuan dalam UU Otsus Papua belum dilaksanakan secara jelas, tegas dan konsekuen.

“Jika daerah seperti Aceh, DKI dan Yogyakarta yang sudah sekian lama punya kekhususan dalam tata kelolah sistem pemerintahan, memperoleh perhatian lebih tapi masih menyisahkan banyak masalah, apalagi kami di Papua,” tandasnya sedikit membandingkan.

Diuraikannya, Papua memiliki 250 suku yang tersebar di 5 wilayah adat. Sejak awal proses Papua bergabung ke Indonesia, telah menyisahkan masalah kekerasan di tengah kelimpahan sumber daya alam Papua. Soal utamanya, dalam konteks sejarah, kekerasan yang terjadi seputar proses bergabungnya Papua ke ibu pertiwi ini belum tuntas diurai.

“Akibatnya meninggalkan residu kekerasan terus menerus disemai selama puluhan tahun ini di bumi Papua,” tandasnya.

Sebagai lembaga representasi orang asli Papua, kata Timotius, dengan segala keterbatasan, kami di MRP sudah mengupayakan berbagai langkah untuk mencari solusi agar masyarakat Papua segera keluar dari keterbelakangan. Dalam tiga bidang kerja kami, adat, agama dan perempuan, MRP betul-betul berusaha agar bisa maksimal bekerja untuk masyarakat. “Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian dari semua pihak. Baik pemerintah pusat, organisasi profesi dan lembaga-lembaga sosial agar ikut berpartisipasi membangun Papua,” katanya.

 

Warisan Sejarah yang Alpa Diruaikan: Residu Kekerasan

Dikatakan, semua pihak sering menganggap sepele dan melihat Papua hanya di atas permukaan. Tanah yang subur, hutan yang luas, potensi kekayaan tambang dan mineral yang luar biasa. Masyarakat yang masih terbelakang sehingga gampang dieksploitasi.

“Tapi hampir tidak ada yang peduli dengan endapan masalah baik sosial, adat, tradisi dan segenap kearifan lokal orang asli Papua selama puluhan tahun ini,” ujarnya dengan nada lirih. 

Timotius menjelaskan, semua pihak seperti baru terkejut dengan kejadian beruntun baru-baru ini dan berlanjut di Papua. Tapi sesungguhnya, akar masalah ini punya sejarah yang sudah cukup panjang. Bahkan telah disemai sejak awal bergabung ke Indonesia. Keterbelakagan sumber daya manusia, isolasi fisik, eksploitasi terhadap alam dan juga ekspolitasi atas keterbelakangan orang-orang asli Papua.

Semuanya itu tandasnya, berujung pada kekerasan. Wajah dan luka oleh kekerasan itu dalam berbagai bentuk dan wujud. Kekerasan demi kekerasan baik fisik maupun verbal terus terjadi terhadap orang asli Papua. Kekerasan di bidang sosial budaya, ekonomi dan juga politik. Kekerasan juga terjadi terhadap alam Papua oleh ambisi kekayaan para pengusaha besar baik dalam dan luar negeri. Padaha, alam adalah jantung kehidupan kami orang-orang asli Papua. Kekayaan alam melimpah tapi kami orang Papua berhadapan dengan kenyataan pahit, sumber daya manusia sangat terbatas bahkan terbelakang.

“Kalau kekerasan terhadap alam tak bisa dikendalikan, kami orang asli Papua hidup dari mana ?” pungkasnya.(sta)

Artikel Terkait
Inilah Keputusan Majelis Rakyat Papua tentang Hak Politik Orang Asli Papua
Artikel Terkini
Rayakan Natal Tahun 2019, KORPRI Kemendagri Komitmen Tingkatkan Pelayanan Menuju Indonesia Maju
Gelar Perayaan Natal Oikumene, BNPB Tegaskan Komitmen Menjaga Lingkungan
Presiden Jokowi Ingatkan TNI Soal Perkembangan Teknologi Pertahanan
Urgensi Penetapan OPM Sebagai Organisasi Teror
Menlu Tegaskan Belum Ada WNI di China Terjangkit Virus Corona
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli