INDONEWS.ID

  • Selasa, 05/11/2019 18:01 WIB
  • Mahfud MD: Presiden Menyatakan Belum Perlu Mengeluarkan Perppu KPK

  • Oleh :
    • Rikardo
Mahfud MD: Presiden Menyatakan Belum Perlu Mengeluarkan Perppu KPK
Menkopulkam Mahfud MD (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi belum bisa memutuskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Karena Presiden masih menunggu hasil uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Presiden sekarang sudah memutuskan, belum diperlukan Perppu [KPK] karena sudah ada judicial review," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (5/11).

Baca juga : Kasus Joko Tjandra, Mahfud MD Bakal Aktifkan Kembali Tim Pemburu Koruptor

Mahfud menuturkan Jokowi merasa etika bernegara kurang baik jika mengeluarkan Perppu KPK di saat UU KPK tengah memasuki proses uji materi. Itulah sebabnya, Jokowi belum mengambil keputusan apakah mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu KPK.

"Jadi berita yang menyatakan presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu," ujarnya.

Baca juga : Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR

Lebih lanjut, Mahfud mengaku sudah bertemu langsung dengan Jokowi. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kepada Jokowi agar UU KPK diuji terlebih dahulu di MK.

Setelah uji materi dilakukan, ia berkata pemerintah akan melakukan kajian untuk menentukan nasib dari Perppu KPK.

Baca juga : Mahfud MD Ungkap Alasan Menteri Lambat Cairkan Anggaran di Tengah Covid-19

"Nanti sesudah [uji materi di] MK kami pelajari apakah putusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kita evaluasi lagi, kalau perlu ya Perppu, ya kita lihat kan gitu," ujar Mahfud.

Mahfud secara pribadi mengaku mendukung penerbitan Perppu KPK. Namun, ia menegaskan Perppu merupakan kewenangan Presiden. Jokowi pun, kata dia, telah mengimbau para menteri untuk memiliki visi yang sama dengan presiden.

"Saya kira itu (Perppu) kewenangan presiden. Kita sudah menyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya. Saya mendukung Perppu," ujar dia.*(Riakrdo)

Artikel Terkait
Kasus Joko Tjandra, Mahfud MD Bakal Aktifkan Kembali Tim Pemburu Koruptor
Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR
Mahfud MD Ungkap Alasan Menteri Lambat Cairkan Anggaran di Tengah Covid-19
Artikel Terkini
Mendagri Minta Daerah Akan Pilkada Segera Tuntaskan Pencairan Anggaran Pilkada
PC ISNU Indragiri Hilir Gelar Seminar Nasional Bertajuk Generasi Emas Tanpa Narkoba
Hindari Provokasi dan Adu Domba, Masyarakat Diharapkan Cerdas Memilah Informasi
Komjen Pol Ahwil Luthan: Hindari Narkoba, Ia Dapat Menghancurkan Sebuah Negara
Tambang di Tengah Geliat Pariwisata: Sebuah Ironi Kebijakan Gubernur Lasikodat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf