INDONEWS.ID

  • Sabtu, 11/11/2017 12:12 WIB
  • Buntut Penyanderaan Warga, DPR RI Minta TNI Bertindak Tegas

  • Oleh :
    • hendro
Buntut Penyanderaan Warga, DPR RI Minta TNI Bertindak Tegas
Ilustrasi gedung DPR/MPR (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID-Terkait adanya penyanderaan 1300 warga oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Tembagapura, Komisi I DPR RI meminta TNI Bertindak tegas dan melakukan pembebasan.

Menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis almasyhari, penyanderaan ribuan warga yang dilalkukan OPM dinlai sudah menciderai kedaulatan NKRI. 

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan pers, Sabtu (11/11/2017). 

Menurut Abdul Kharis,  TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut. Sehingga publik yakin dari analisis situasi dan kondisi di lapangan diperlukan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu tidak melupakan koordinasi dengan Kepolisian. 

"Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh," imbuh Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

"Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” katanya.(hdr)
 

Baca juga : BNPP Terima Audiensi DPRD Kabupaten Sambas Terkait Pembentukan BPPD
Artikel Terkait
BNPP Terima Audiensi DPRD Kabupaten Sambas Terkait Pembentukan BPPD
Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Artikel Terkini
Santri dan Santriwati Harus Mengisi Ruang Dakwah dengan Nilai yang Penuh Toleransi
Tak Terdaftar di OJK, Perusahaan Investasi asal Hongkong Himpun Dana Masyarakat
Dewan Pakar BPIP Dr. Djumala: Pancasila Kukuhkan Islam Moderat, Toleran dan Hargai Keberagaman Sebagai Aset Diplomasi
Perkuat Binwas Pemerintahan Daerah, Mendagri Harap Penjabat Kepala Daerah dari Kemendagri Perbanyak Pengalaman
Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur, Ada Alumni SMAN 3 Teladan Jakarta
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas