Jakarta, INDONEWS.ID - Politisi senior Akbar Tanjung menyarankan pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Pasalnya, Munas memiliki legitimasi dan merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan.
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di sela-sela Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan, Sabtu (18/11/2018).
Akbar mengatakan pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah guna mengantisipasi dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Penetapan itu niscaya akan berpengaruh pada elektabilitas partai berlambang Pohon Beringin itu.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengungkapkan hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen.
"Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," ujar mantan Menteri Sektetaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.
Akbar menyatakan Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terbebani kasus hukum.
Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi.
Jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Akbar optimistis citra Partai Golkar akan kembali membaik.
Dengan adanya ketua umum baru, kata Akbar, Setya Novanto juga bisa fokus menjalani proses hukum terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.
Terlebih lagi, kata Akbar, sejumlah perusahaan keluarga Novanto juga disebut terlibat dalam proyek KTP elektronik. (Very)