INDONEWS.ID

  • Selasa, 01/05/2018 11:39 WIB
  • Pengamat: Peresmian Sekber bukan Bukti Koalisi Gerindra-PKS

  • Oleh :
    • indonews
 Pengamat: Peresmian Sekber bukan Bukti Koalisi Gerindra-PKS
Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.(Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Peresmian Sekber Gerindra-PKS dapat menimbulkan beberapa spekulasi politik. Salah satunya menunjukkan kepada masyarakat adanya kemungkinan koalisi kedua parpol itu kuat dan terbuka untuk semua parpol yang belum menentukan sikap politik.

Demikian hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada wartawan, saat dihubungi lewat telpon, Senin, (30/4/2018).

Baca juga : PMI Ilegal Marak, Pengamat Ketenagakerjaan: Diduga Oknum di Kemnaker Ikut Ambil Untung

Hendri mengatakan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menjadi magnet bagi partai politik (parpol) lain untuk membuka komunikasi koalisi, khususnya parpol yang belum mendeklarasikan sikap politiknya.

“Tentu saja kalau koalisi dua partai tersebut sudah kuat dengan adanya Sekber ini. Pembentukan Sekber ini berbeda dengan koalisi. Selain pembentukannya lebih sederhana dari koalisi, di mana koalisi membutuhkan pembicaraan berbagai hal detail, tapi kalau Sekber ini sekadar sekretariat bersama saja atau posko pemenangan," kata Hendri.

Baca juga : Agung Laksono: Dikotomi Capres Jawa dan Non-Jawa Bukan Pendidikan Politik yang Baik

Namun, kata Hendri, hal penting yang bisa digarisbawahi yakni Sekber ini bisa menjadi sinyal kuat bagi parpol lain bahwa parpol mana pun bisa datang dalam Sekber Gerindra-PKS ini guna membicarakan peluang koalisi.

“Kalau kemudian dihadiri oleh Hanafi Rais ini mungkin jadi salah satu sinyal dan terbuka Sekber ini untuk siapa saja boleh hadir dan kemudian membicarakan peluang-peluang koalisi,” jelasnya.

Baca juga : Lockdown Akan Memperburuk Situasi

Terkait dengan calon presiden (capres), tambah Hendri, kemungkinan posisi Prabowo Subianto sebagai capres masih bisa berubah. Karena parpol masih melihat dinamika politik terkini, yakni hasil pilkada. (RT)

Artikel Terkait
PMI Ilegal Marak, Pengamat Ketenagakerjaan: Diduga Oknum di Kemnaker Ikut Ambil Untung
Agung Laksono: Dikotomi Capres Jawa dan Non-Jawa Bukan Pendidikan Politik yang Baik
Lockdown Akan Memperburuk Situasi
Artikel Terkini
Kerja Sama Indonesia-Singapura Terus Berlanjut, Menko Airlangga Bahas Isu-Isu Strategis dengan Menteri Luar Negeri Singapura
Serius Maju Pilgub NTT 2024, Ardy Mbalembout Resmi Mendaftar di DPD Demokrat
Sekjen Kemendagri Dorong Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Pengelolaan Urbanisasi
Peringati Hari Kartini, Ketua DWP Kemendagri Bicara Soal Pemimpin Wanita Masa Kini
Pj Bupati Maybrat Jajaki Kerjasama dengan Asdep Pengembangan Logistik Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas