Jakarta, INDONEWS.ID - Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menegaskan bahwa tawaran investasi pemerintah tidak hanya fokus untuk Tiongkok saja.
Hal ini dia sampaikan kepada media saat memberikan keterangan pers mengenai kelanjutan kerjasama Prakarsa Sabuk dan Jalan (One Belt One Road) (OBOR) dengan Tiongkok dikantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11-5-2018). "Dengan Tiongkok belum ada satupun barang yang sudah jadi," jelasnya kepada wartawan.
Meskipun bulan lalu pemerintah Tiongkok telah membawa 16 ahli untuk melakukan studi kelayakan ke empat koridor wilayah yang ditawarkan oleh RI, namun, menurut Menko Luhut belum ada keputusan yang dibuat oleh kedua negara. "Dengan siapapun yang mau masuk (investasi) kita terbuka, masih proses negosiasi, tinggal kita lihat _deal_yang mana yang paling menguntungkan bangsa ini," tegas Menko. Empat koridor wilayah tersebut adalah Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Bali.
Kepada media, purnawirawan Jenderal ini menyebutkan bahwa pemerintah RI selalu mengajukan empat syarat bagi investor asing. "Pertama, mereka harus pakai teknologi yang ramah lingkungan tidak boleh _second class technology_. Untuk ini, kamipun mencontohkan upaya kami dalam mengatasi masalah Citarum, _marine debris_ dan sebagainya, "bebernya.
Syarat kedua, lanjut Menko Luhut, investor asing harus menggunakan tenaga-tenaga kerja lokal. "Tapi kami sadar bahwa di luar Jawa, saya ulangi di luar Jawa, di daerah-daerah Timur yang masih terpencil masih ada kekurangan kekurangan kita untuk mendapatkan tenaga tenaga ahli," kata Menko menjelaskan tentang alasan perlunya tenaga ahli didatangkan dari luar.
Namun demikian, masalah ini kini, secara bertahap sedang diselesaikan oleh Kemenristekdikti melalui pendirian sekolah-sekolah politeknik untuk mengatasi kesenjangan suplai tenaga ahli. "Sekarang sudah jalan itu Politeknik,"ungkap Menko
"Ini Morowali sebagai _study case_, per hari ini _payroll_ atau gaji yang dicatat atau yang diberikan oleh perusahaan itu adalah untuk 23 ribu sekian orang. Dari 23 ribu sekian itu, 2400 pegawai Tiongkok. Kemarin naik menjadi 2700 pegawai Tiongkok. Saya tanya untuk apa kata mereka karena mereka sedang mengembangkan pabrik baru, " kisahnya. Diapun lantas bertanya, hingga kapan perusahaan dapat menurunkan jumlah tenaga kerja dari Tiongkok. Menurut jawaban perusahaan yang dikutip oleh Menko Luhut jumlah TKA asal Tiongkok sudah turun dari yang tadinya 5 ribu menjadi 2700 orang. "Saya tanya lagi, kapan kalian bisa turunkan itu lagi, mereka jawab tergantung ketersediaan tenaga kerja dari Indonesia. Oleh karena itu mereka membangun Politeknik disana," urainya.
Lalu, syarat investasi ketiga adalah investor harus bersedia membangun industri dari hulu ke hilir agar ada nilai tambah. "Keempat, saya bilang ke PM Tiongkok, Mendag dan Menlunya, bahwa harus ada transfer teknologi. Mereka setuju sehingga ada _capacity building_,"jelas Menko
Pemerintah saat ini berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian dengan membuka keran investasi. Namun dengan koridor yang selektif. Nilai investasi di Indonesia per hari ini adalah USD 4,9 miliar. Menurut Menko Luhut, angka ini kemungkinan akan terus berkembang.
Tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah RI sudah punya kerjasama yang sudah direalisasikan. Salah satunya adalah kerjasama pembangunan infrastruktur dengan India. "PM Modi akan datang akhir Mei nanti, beliau malah sudah akan meresmikan _ground breaking_ di Pelabuhan di Banten, membangun RS di Sabang, membangun pelabuhan di Sabang dan investasi di Kulon Progo," jelas Menko Luhut. (Lka)