Jakarta, INDONEWS.ID – Bergulirnya polemik isu gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di masyarakat belakangan ini, membuat Kepala BPIP Yudi Latif akhirnya angkat suara.
Menurut Yudi, menyeruaknya isu ini di publik merupakan hal wajar sekaligus menjadi cerminan bahwa warga peduli.
Namun demikian, kata Yudi, banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji. Mereka pun malah menjadi `korban` atas isu ini. "Jadi, mereka tak patut mendapat cemooh," tuturnya dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (29/5/2018).
Selain tiu, pada jajaran pelaksana pada BPIP, Yudi menjelaskan, tidak ada yang menghiraukan soal besaran gaji. Misalnya, sebagai kepala BPIP, menurut Perpres tentang BPIP, posisinya setingkat dengan menteri sebagaimana ketua dewan pengarah.
Meski nyatanya diberi gaji yang berbeda, Yudi mengakui dirinya terima saja. Atas pertanyaan apakah Dewan Pengarah pantas menerima gaji sebesar itu, Yudi mengembalikan ke publik untuk menilainya.
"Yang jadi kepedulian saya justru hajat hidup pegawai BPIP (pengarah, kepala BPIP dan tenaga ahli). Setelah hampir setahun bekerja, mereka belum menerima hak keuangan. Hal ini telah membuat banyak tenaga ahli dirundung malang, seperti kesulitan mencicil rumah dan biaya sekolah anaknya," ujar Yudi.(hdr)