Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesia dengan suara 144-46 telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK-PBB pada pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Perolehan suara ini telah melampaui jumlah minimal sebanyak 127 suara.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyebutkan, ada lima agenda yang harus diperjuangkan Indonesia saat mulai bertugas menjadi anggota tidak DK-PBB pada tanggal 1 Januari.
“Pertama, Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).
Salah satunya, katanya, adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina.
Selain itu pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati secara dekat karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.
Kedua, menurut Hikmahanto, Indonesia harus dapat memunculkan agenda kawasan yang berpengaruh pada perdamaian dan kemanan dunia. Sebagai contoh ketegangan antar negara di Laut China Selatan, perlindungan terhadap etnis Rohingya dan masalah pengungsi asal sejumlah negara Timur Tengah.
Ketiga, Indonesia memunculkan agenda-agenda yang berkaitan dengan perang melawan teroris. “Ini penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru,” ujar Hikmahanto.
Keempat, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena yang muncul belakangan ini terkait masalah intoleransi. Intoleransi, katanya, telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun.
Terkahir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia. “Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antar negara perlu untuk diwaspadai,” pungkasnya. (Very)