Jakarta, INDONEWS.ID - Kapuspen TNI Mayjen M. Sabrar Fadhilah mengatakan sesuai perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa seluruh Prajurit TNI dalam pelaksanaan Pilkada agar dapat mengoptimalkan fungsi intelijen di wilayah untuk memantau dan memetakan adanya kemungkinan konflik dan koordinasi melekat ke Polri dan instansi terkait dalam pilkada serentak dalam rangka penugasan personel perbantuan TNI kepada Polri maupun Pemda,
Hal teresbut dikatakan Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/6/2018) dalam rangka jelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 171 daerah (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten).
Dijelaskan Fadillah, Prajurit TNI dan Polri bertugas untuk menjamin kelancaran, keamanan dan kesuksesan Pilkada Serentak 2018 maupun Tahapan Pemilu 2019.
Dalam tugasnya, kata Fadillah, TNI melaksanakan perbantuan kepada Polri.
Ada tiga tugas TNI dalam melaksanakan perbantuan tersebut, yaitu pertama, penebalan/bersama Polri pada setiap tahapan Pilkada meliputi pengamanan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pengamanan kampanye, pengamanan masa tenang, pengamanan pemungutan suara di TPS, pengamanan penetapan hasil pemungutan suara.
Kedua, bersama Polri pengamanan pejabat penyelenggara, pengawas dan pasangan calon.
Ketiga, bersama polri pengamanan obyek prioritas pengamanan Pilkada meliputi kantor KPU, Kantor Bawaslu/Panwas, Kantor Parpol, Kantor PPK, Kantor PPS, rumah pasangan calon, rumah Ketua KPU dan rumah Ketua Bawaslu.
Keempat, TNI bersama Polri mendukung kegiatan cipta kondisi meliput patroli gabungan, sosialisasi kepada masyarakat utnuk menjaga situasi pilkada yang kondusif, mengkoordinir pengamanan TPS dengan mengedepankan unsur Polri dan Pemda.
Kelima, mendukung perkuatan Polri untuk antisipasi kontijensi akibat konflik horisontal meliputi mempertebal kekuatan cadangan polri dan pengamanan objek vital nasional. (Lka)