Jakarta, INDONEWS.ID - Kekhawatiran beberapa pihak terkait ketidaknetralan Polri akhirnya terpatahkan. Pilkada Serentak untuk memilih 171 kepala daerah baru di tingkat Propinsi dan Kabupaten hari ini, belum ditemukan situasi yang mengarah kepada gangguan keamanan dan kecurangan.
“Instruksi dan arahan yang tegas dari Kapolri kepada jajarannya untuk bersikap profesional dan netral dipatuhi dan diaplikasikan di lapangan dengan baik,” ujar pengamat intelijen Stanislaus Riyanta, di Jakarta, Rabu (26/6/2018).
Pada beberapa tempat yang sempat dianggap rawan seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua, misalnya, hingga saat ini terpantau masih aman dan terkendali. Polri yang bekerjasama baik dengan TNI berhasil menutup titik rawan yang berpotensi menjadi pintu masuk ancaman Pilkada Serentak 2018.
“Suara-suara seperti yang dilontarkan oleh IPW melalui ketua Presidiumnya Neta S. Pane tentang ketidaknetralan Polri dalam Pilkada Serentak menjadi tidak valid. Situasi Pilkada Serentar 171 tempat di Indonesia yang menggambarkan keamanan dan ketertiban dalam pesta demokrasi mematahkan suara-suara sumbang seperti yang disampaikan IPW,” ujar Stanislaus.
Dalam Pilkada serentak kali ini, meskipun ada beberapa calon kepala daerah yang mempunyai latar belakang pernah menjadi anggota Polri, namun Polri tetap profesional mengamankan hajat politik nasional tersebut.
“Tentu saja Polri akan menganggap bahwa semua pasang calon mempunyai hak dan peluang yang sama, selain itu calon yang pernah mempunyai latar belakang sebagai anggota Polri, pada saat Pilkada tentu sudah menjadi purnawirawan dan menjadi masyarakat sipil biasa,” ujarnya.
Terkait beberapa dinamika menjelang pemungutan suara yang dianggap sebagai ketidaknetralan Polri di beberapa daerah, pimpinan Polri sudah dengan tegas mengambil tindakan terhadap anggota yang dianggap tidak netral. “Sehingga pada hari-h pemungutan suara, hal-hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi,” pungkasnya. Very)