INDONEWS.ID

  • Kamis, 28/06/2018 16:47 WIB
  • Ini Jawaban Wapres Jusuf Kalla Soal Putusan MK

  • Oleh :
    • hendro
Ini Jawaban Wapres Jusuf Kalla Soal Putusan MK
Wapres RI Jusuf Kalla

Jakarta, INDONEWS.ID - Menyikapi putusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang menolak menerima uji materi UU 7/2027 tentang pemilu, terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden, Wapres Jusuf Kalla tidak mempersoalkan hal tersebut.

"Tidak ada soal, sejak dulu anda tanya, saya selalu bilang ingin istirahat. Bukan saya yang menggugat (ke MK), yang ditolak bukan posisi wapresnya tapi prosesnya, legal standing-nya," kata Wapres Jusuf Kalla  di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, Kamis (28/6/1018).

Baca juga : Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024

Untuk diketahui  sebelumnya, dilatari aspirasi sejumlah kelompok masyarakat yang terdiri dari perseorangan Muhammad Hafidz dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar menginginkan Jusuf Kalla kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019.

Namun karena ada ketentuan a quo, dinilai sekelompok masyarakat telah menghambat Jusuf Kalla untuk kembali maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2019.

Baca juga : Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi

 Sementara dalam pertimbangannya, Majelis hakim konstitusi menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut hakim, ketentuan itu tak berdampak langsung kepada pemohon. (hdr)

 

Baca juga : Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Artikel Terkait
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Artikel Terkini
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Terinspirasi Langkah Indonesia, Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Semangat Kartini dalam Konteks Kebangsaan dan Keagamaan Moderen
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas