Jakarta, INDONEWS.ID - Untuk meningkatkan kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke sebelas daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terapkan strategi "jemput bola".
Penerapan strategi jemput bola ini diterapkan oleh KPK kepada sebelas daerah yang dianggap rawan korupsi. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, karena berdasarkan penanganan kasus korupsi yang ada di KPK.
Adapun kesebelas daerah tersebut antara lain: Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Bandung.
Oleh karena itu, Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK melakukan acara seremonial dalam pelepasan bus yang akan digunakan sebagai sarana untuk kegiatan tersebut di kantornya yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin (24/9) kemarin.
"Kenapa kami pilih sebelas daerah itu, karena ada beberapa kota, seperti Tegal, Klaten, Purbalingga yang kemarin kepala daerahnya tertangkap kan," ujar Marwata.
Rencananya, bus tersebut akan membawa rombongan karyawan KPK yang akan mengkampanyekan pencegahan korupsi di sebelas daerah tersebut, serta memuat berbagai program pencegahan korupsi setelah sebelumnya sempat mandek selama sekira empat tahun.
"Ini salah satu upaya kami hadir di tengah masyarakat secara langsung," ungkap pria kelahiran Klaten, 51 tahun silam.
Nantinya, bis tersebut akan mengincar masyarakat sebagai target sosialisasi, dan pejabat daerah untuk mengingatkan masalah pelaporan LHKPN. Sebab, Marwata menduga masih banyak pejabat daerah yang belum melaporkan LHKPN.
Bus tersebut juga nantinya bakal singgah di beberapa Universitas, untuk melakukan sosialisasi pencegahan di tengah masyarakat. (ronald).