Yogyakarta, INDONEWS.ID - Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Siti Ruhaini Dzuhayatin menyepakati pentingnya moderasi beragama dalam masyarakat yg majemuk, plural dan terbelah dalam berbagai kepentingan.
Hal itu dikemukakannya dalam Simposium Internasional” Religion in a Divided, Multicultural World: Moderation, Fregmentation and Radicalization, yang dibuka Menteri Agama RI dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Rabu (7/11/2018)kemarin.
Dalam kesempatan itu Ruhaini bersama pembicara internasional lainnya seperti Jan Fegal EU Special Envoy for Freedom of Religion, Paul Marshal dari Hudson Insitute, USA dan Abdurahman Mas’ud, Kepala Balitbang Kemenag.
Menurut Ruhaini, moderasi beragama akan mampu meredam berbagai bentuk fanatisme agama yang mengeras seiring dengan arus keterbukaan informasi yang memperluas kompetisi ekonomi, dominasi politik dengan pola dan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Internet dan sosial media menyebarkan berita dan issue tanpa check and recheck dan validasi sehingga berpotensi menimbulkan sentimen dan prasangka serta keresahan sosial.
Ethno-religious sentiment merupakan akar dari fanatisme dalam kontestasi politik, ekonomi dan sosial budaya yang tersegregasi dalam dikhotomi mayoritas-minoritas yang berimplikasi pada hak-hak fundamental seperti hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Kelompok minoritas secara agama, madzhab dan budaya sangat terhadap bentuk bentuk diskriminasi dan bahkan kekerasan.
Gerakan populis etnis dan agama yg meningkat akhir-akhir makin menguatkan intoleransi dan kekerasan berbasis etnik, ras dan agama yang dapat mengancam negara modern yang dibangunkan atas keragaman dan pluralitas tersebut. Kecenderungan ini menggejala secara global.
Oleh sebab itu, kata Ruhaini, pandangan moderat dan jalan tengah harus terus dipertahanan dalam suatu negara bangsa.
Lebih lanjut Ruhaini memaparkan bahwa moderasi ini menjadi pandangan arusutama di Indonesia, baik agama dan etnisitas dan unsur pembentuk kebangsaan lainnya. Moderasi ini yang melahirkan landasan kokoh kebangsaan dan kenegaraan Pancasila dan UUD 1945.
Moderasi agama atau wasatiyyat ad diniyah ini perlu ditegaskankan ditengah serbuan ideologi tran-nasional yang berpontensi melemahkan rekatan kebangsaaan. Indonesia masih memiliki harapan besar menjadi negara dengan keagamaan moderat karena memiliki 4 pilar kuat: pemerintah melalui Kementerian Agama dan universitas Islam Negeri, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.
Keempat pilar itu harus terus bersinegi dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia sehingga mampu menciptakan kepercayaan diri mayoritas yang menjadi landasan perdamaian dan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas. Pada saat yang sama lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU dan MUI harus
menjadi pressure group yang dapat mengontrol ‘ good and clean governance, oligarkhi dan masalah publik lainnya.
Oleh sebab itu, empat pilar itu haris dijaga dan disterilkan dari ideologi dan afiliasi trans-nasional yang menggerus moderasi tersebut. Sinergi keempat pilar itu yang akan menjadi soko guru langgengnya Indonesia.
Langgengnya masyarakat Muslim terbesar di dunia yang menjunjung nilai- Islam rahmatan lil alamin yang mengakar pada budaya Nusantara, berwatak berkemajuan dan berbasis kebangsaan. (Hdr)