Mandailing Natal, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo menargetkan 5 juta sertifikat tanah sepanjang 2017, sebagai bagian dari upaya reforma agraria. Sertifikat tanah merupakan bukti pemilik sah sebuah lahan di wilayah NKRI.
"Jadi sekarang harus berani mengatakan, ya saya pemilik NKRI. Ini buktinya sertifikat tanah saya," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (25/3/2017).
Presiden mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Karena itu, Presiden memberikan target 5 juta sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Target ini jauh dari angka sebelumnya yang hanya mencapai 500-700 ribu sertifikat.
Selama ini, ujar Presiden Jokowi, kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur.
Karena itu, Presiden meminta agar juru ukur ditambah, baik melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya.
"Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan," ujar Presiden seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikasi. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025.
Pemerintah, kata Presiden, akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan.
"Keadilan dalam penguasaan, dalam kepemilikan, dalam penggunaan dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya yang ada di dalamnya," ucap Presiden.
Jika target itu tidak tercapai, Presiden meminta tanggung jawab semua pihak, mulai dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintahan kabupaten/kota, Kepala BPN tingkat provinsi, hingga Menteri.
Presiden mengingatkan para pemimpin untuk bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan mencapai target tersebut.
Pasalnya, kata Presiden, reforma agraria bukan sebatas persoalan administrasi terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, namun juga merupakan distribusi keadilan.
Presiden mengatakan, sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan ke bank. Namun dia mengingatkan agar pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti untuk jaminan usaha dan modal kerja bukan untuk hal yang bersifat konsumtif.
"Untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, yang nantinya bisa diwariskan untuk anak cucu," kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemegang sertifikat yang hadir mencapai 1.158, yang mewakili seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.
Dia mengatakan permasalahan mendasar dalam proses sertifikat tanah adalah adanya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak memliki dana untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Untuk mengatasi hal tersebut, Sofyan mengatakan, ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB atau memberi potongan hingga 70 persen.
Ikut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. (Very)
