Jakarta, INDONEWS.ID - Menyikapi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoes) mengimbau kepada pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Menurut Bamsoes, kebijakan tersebut diyakini tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya.
“Dimana beliau (Presiden, RED) selalu mendorong dan melindungi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah, RED) dengan mengurangi beban pajak dan bunga pinjaman dari sekian persen menjadi 0,5 persen,” terang Bamsoet, sapaan akrabnya, usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Diketahui beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Sebelumnya pemerintah menetapkan ada 54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan penanaman modal asing. Tak lama kemudian pemerintah merevisi, hanya 25 bidang usaha yang boleh dimiliki sepenuhnya oleh asing.
Namun, Bamsoes menambahkan, hal tersebut tidak terlalu signifikan dan tetap bisa mengancam masa depan para pengusaha kecil sedang berkembang yang seharusnya dilindungi oleh negara. Kebijakan ini dirasa sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden, terlebih lagi sudah menyasar ke sektor-sektor strategis.(hdr)