Jakarta, INDONEWS.ID - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya ke kantor antirusuah ini menurut Widiarto tak lain adalah untuk mengonfirmasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumah pejabat Kementerian PUPR, Jumat malam (28/11/2018).
"Kami belum tahu. Tadi Pak Menteri menugaskan saya kesini untuk mencari tahu hal itu," kata Widiarto kepada wartawan.
Widiarto mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi dari KPK, sehingga diminta menunggu perkembangan kasus ini.
"Dari KPK belum ada informasi yang disampaikan. Jadi kami diminta menunggu," katanya.
Menurut Widiarto kasus ini terkait dengan pengadaan barang jasa di level satuan kerja, bukan dari pejabat eselon II. "Di level pelaksana," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan telah diamankan 20 orang yang terdiri pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta serta pihak lain. Syarif menduga OTT tersebut, terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.
"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan 25.000 dolar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung," sebut Syarif.
"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," tandasnya. (ronald)