Jakarta, INDONEWS.ID - Adanya pungki dalam kepengurusan sertifikat di Jakarta, membuat Pemprov DKI bersikap tegas terhadap ulah oknum yang berani memberatkan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ancam mencopot jabatan lurah yang masih berani pungli pengurusan sertifikat tanah. Sebab itu, Anies meminta seluruh lurah meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Menurut Anies, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi seluruh lurah. “Faktor pelayanan menjadi salah satu indikator dalam penyegaran, “kata Anies, Jumat (22/2/2019).

Anies meminta seluruh lurah dan camat memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang hendak mengurus sertifikat. “Saatnya melayani tanpa membebani warga, “jelasnya.

Dalam evaluasi, kata Anies akan ada promosi bagi yang berprestasi. “Tentu yang berprestasi kita promosikan dan tentu ada juga yang didemosi. ”

Khusus program pengurusan sertifikat, Pemprov DKI Jakarta mengucurkanbdana sekitar Rp120 miliar. Dana tersebut merupakan danabhibah untuk. BPN.

Dengan dana tersebut, warga yang mengurus sertifikat tidak boleh lagi ada setoran. Seluruh kewajiban tersebut sudah ditanggung pemprov.