Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengajak masyarakat Papua untuk berubah menjadi lebih terbuka dan mau mengikuti perkembangan zaman sehingga perempuan Papua juga bisa lebih berkembang.
"Bukan saya mau mengajak mengubah adat. Namun, zaman sudah berubah, kita juga harus ikut berubah. Teknologi digital sudah berkembang," paparnya dalam kegiatan dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Sorong, dalam keteranganya tertulisnya diterima pada Selasa, (26/2/2019).
Karena itu, dalam banyak kesempatan berdialog dengan dewan adat, Yohana selalu meminta agar masyarakat Papua bisa lebih melindungi dan menghargai perempuan.
Pernah dalam salah satu pertemuan dengan dewan adat, Yohana ditanya bagaimana bisa menjadi menteri padahal adat di Papua banyak menghalangi perempuan untuk maju.
"Saya bilang, saya dipilih Presiden yang orang Jawa. Kalau orang Papua, pilih kepala dinas saja pasti laki-laki," pungkasnya.
Maka tak heran jika dalam realitanya, Yohana mengatakan jika masih ada perempuan di Papua dan Papua Barat yang menjadi korban dari adat yang berlaku pada masyarakat setempat.
"Adat tentang mas kawin di Papua membuat perempuan menjadi korban. Ada perempuan yang sudah melahirkan tiga anak sampai empat anak, tapi belum menikah karena mas kawin mahal," sebutnya.
Yohana menceritakan, ada keluarga yang meminta mas kawin sangat mahal, bahkan sampai Rp1 miliar, sehingga laki-laki tidak bisa segera menikahkan anak perempuan dari keluarga itu.
Padahal, hubungan antara perempuan dan laki-laki tersebut sudah sangat jauh, sehingga melahirkan anak. "Kalau begitu, bagaimana pemenuhan hak anak terhadap akta kelahiran. Itu baru untuk mas kawin, belum untuk biaya anak sekolah nanti," tandasnya. (rnl)