Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia , Christianto Wibisono yang sedang menyusun buku Sejarah ekonomi poltik RI selama 74 tahun dengan judul ANTI MEMOIR  memberikan catatan  perspektif sejarah masa lalu dan masa depan Indonesia Inc , menuju  nation state ke-4 sedunia dalam kualitas pada Seabad Indonesia 2045.

Pemantauan empiris historis transformasi geopolitik dan geoekonomi membuktikan adanya saling keterkaitan dinamika politik internal domestik suatu negara dengan interaksi dan transaksi geopolitik lintas negara yang setara dengan kekuatan relativ nation state itu dalam bargaining dan leveraging dengan naion state lain dalam “kontestasi  simetris”  dan bukan malah tersandra dalam “perang  asimetris” yang merugikan salah satu kontestan, apakah itu kontestan pilpres atau kontestan nation state ditengah  kompleksitas dinamika   geopolitik dan geoekonomi    

1.    Dalam kontestasi pilpres, calon 01 telah diberi label dan beban sejarah dengan fitnah dan hoax bahwa petahana presiden terlibat dosa PKI 1965 padahal baru lahir 1961. Sedang calon 02 yang justru punya rekam jejak paling sedikit membiarkan pelanggaran HAM Berat (PHB) 1998 justru seolah dipasaingi rompi kebal peluru, di imunkan dari segala “tuduhan dakwaan PHB 1998 yang justru merupakan handicap, tumit Achilles calon 02.

2.    Terjadi suatu kontestasi asimetris dimana calon 01 di jadikan sasaran lawan dan opini publik seolah boleh diserang dengan gaya Thai Boxing, fitnah hoax tentang PKI, atheis, kafir, sara , asing, axeng, semua boleh diperlakukan ke calon 01. Sebaliknya tidak ada yang berani atau boleh mengungkap rekam jejak PHB 1998 oleh calon 02 yang seolah tidak boleh “diungkap” masa lalu kelamnya dalam membiarkan kalau bukan menjadi perpetrator PHB Mei 1998.

3.    Akibat perang asimetris domestik itu maka Indonesia sebagai nation state juga terperangkap dalam jebakan posisi geopolitik yang asimetris, tidak lincah dalam melakukan manuver inter aksi geopolitik. Maka kita tersesat dalam “Diplomasi Payungan” yang salah manuver sebab  akibat dikotomi sara domestik, maka Indonesia kurang melakukan bargaining dan leveraging dalam menuver ditengah percatuan geopolitik kompleks. 

Maka ironis bahwa putra mahkota Saudi Arabia yang membatalkan tour ke Jakarta malah konkret meneken kontrak proyek petrokimia Aramco Norinco di Panjing Tiongkok, sedang raja Salman meski sudah dipayungi tidak mengucurkan investasi yang bermakda ke Indonesia.  Dalam  fasilitasi tuan rumah KTT Trump Kim, Indonesia juga kalah dari Singapore dan Vietnam. Sementara Tahta Suci Vatikan dan Imam Besar Al Azhar mendeklarasikan Persaudaraan Kemanusiaan  kita  seolah tidak mampu menawarkan nilai dan semangat Pancasila sebagai jurudamai  Timur Tengah dan Israel Palestina.  

Akibatnya malah Timur Tengah sedang menuju rekonsiliasi perdamaian sedang sebagian oknum elite Indonesia justru terjebak men Timur Tengah kan Indonesia.  Inilah tantangan menyedihkan kecupatan pikiran elite Indonesia dalam memperlakukan lawan politik secara “ all out” sebagai musuh dunia akhirat  sedang negara lain sudah menuju saling dama saling bersekutu satu sama lain secara kreatif akomodatif , kita justru menggiring bangsa ini menuju perang asimetri dari mayoritas rasional profesional  dihadang oleh kekuatan radikal anti damai yang justru di Timur Tengahnya sedang dijinakkan oleh KTT Vatikan Al Azhar.  Ironis bahwa Sri Paus dan Imam Al Azhar mempraktekkan Pancasila sedang elite Indonesia justru mundur ke “era Perang Badar”. 

 Usulan PDBI, Jokowi dan Prabowo harus segera dibersihkan dari beban 1965 dan 1998. Harus ada kebijakan ala Nelson Mandela bahwa bangsa ini sudah berdamai dengan 1965 dan 1998, kita maju terus agar tidak  ketinggalan parade kedamaian dari Abu Dhabi, Hanoi dan dimanapun semangat perdamaian berkumandang, agar Indonesia tidak pernah lagi kembali ke 1965 dan atau 1998.   Presiden petahana bisa mekakuan trobosan dengan menyatakan bila Vatikan Al Azhar setuju dan Arab Saudi – AS – Israel setuju maka Indonesia akan menawarkan Borobudur sebagai Pusat Juru Damai Dunia . 

Suatu instalasi  penyelesaian perdamaian konflik dunia dengan jiwa dan semangat Pancasila  dalam  praktek politik domestik dan interaksi geopolitik lintas negara.  Indonesia bertekad menjadi pemelihara perdamaian dunia dan itu dibuktikan dengan kebijakan rekonsiliasi ala Nelson Mandela pada 2 kasus historis yang mengandung makna geopolitik, 1965 dan 1998 Pemerintah Indonesia menjamin agar bangsa ini tidak akan terjebak dalamtragedi 1965 dan 1998 untuk ketiga kalinya.  

Kebijakan itu tidak perlu menunggu kemenangan 17April tapi jusru harus dilaksanakan sekarang oleh Petahana. PS Kalauperlu diberitakan bahwa bila Vatikan Al Alzhar dan Kim Trump setuju, maka RI akan menunjuk PS sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Posisi RI sbg juru damai dunia. 
Trobosan ini  satu satunya yang efektif untuk mengoreksi kondisi asimetris dimana petahana diikat tidak boleh menyentuh Mei 1998 sementara dirinya jadi sasaran fitnah hoax ala Thai Boxing tanpa boleh “mengungkapkan dosa Mei 1998” lawannya. Tapi kita tidak mau melanjutkan  “permusuhan 1965 dan 1998”.

 Kita mau move on menuju RI 2045 yang bersatu dan cinta damai serta jadijuru damai dan mampu menikmati perdamaian itu .Dengan leveraging geopolitik yang lebih proaktif, prokreatif meninggalkan diplomasi payungan yang gagal dan kurang efektif. Karena Indonesia tidak mermperoleh manfaat apapun dari “pemihakan sektarian, partisan dan Xenophobia”. 

Bagaimana Poros Maritim bisa sinergi dengan Belt and Road Initiative seperti Saudi Arabia Vision 2030 bersinergi dengan BRI.  Inilah pesan rasional profesional untuk elite Indonesia yang terjerumus pada perang asimetri internal domestik. Yang menyebabkan Indonesia kehilangan momentum geopolitik einmalig (ekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang lagi. Ironis bila Arab Vatikan dan Korea –AS berdamai  juga Arab Tiongkok bermitra, internal Indonesia justru tersesat ke “perang Badar” primordial abad ke-7. (Penulis pengamat sosial politik Christianto Wibisono)