Jakarta, INDONEWS.ID - Jelang persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Rapat yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019) itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Nihayatul Wafiroh.
"Pembahasan persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," kata Nihayatul membuka rapat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, RDP ini krusial mengingat pemungutan suara tinggal hitungan hari. Maka dari itu, DPR ingin memastikan penyelenggaraan pemilu dipersiapkan dengan baik.
"Jadi kami memang rapat rutin untuk sama-sama mengecek persiapan pemilu. KPU, Bawaslu, pemerintah dan kita semua DPR dan partai politik. Kita akan mendengarkan bagaimana, sejauh mana persiapan KPU, Bawaslu," kata Riza.
Dirinya juga ia mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, Komisi II ingin menanyakan sejumlah temuan mengenai dugaan pelanggaran pemilu seperti warga negara asing masuk dalam DPT, surat suara tambahan, juga dugaan DPT Ganda.
"Ya tentu itu juga akan kami tanyakan. Soal surat suara tambahan kita akan putuskan, soal KTP Elektronik, soal WNA yang waktu ditemukan kan kami juga kaget pemerintah menyampaikan tidak ada dalam DPT, ternyata kan ada awalnya 103. Akhirnya KPU, Bawaslu menemukan lagi jadi 174," ungkapnya.
Sementara itu, hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua KPU Arief Budiman dan anggota Komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra.
Selain itu turut hadir mewakili Bawaslu, antara lain Ketua Abhan dan Firtz Edward Siregar. Sementara mewakili dari pemerintah, antara lain Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (rnl)