Jakarta, INDONEWS.ID -- Pakar pendidikan Doni Koesoema mengeritik kampanye libur selama Bulan Ramadhan seperti diwacanakan oleh Calon Wakil Presiden kubu 02 Sandiaga Uno dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu.
Libur Ramadhan, seperti disampaikan oleh Ketua Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, dimaksudkan untuk menjaga toleransi di antara para siswa. Hal itu dilakukan dengan meliburkan para siswa agar mereka bisa dibimbing orang tuanya melakukan kegiatan di masjid. Orang beragama lain juga bisa melakukan kegiatan mereka di tempat ibadahnya masing-masing.
"Inti dari sebuah kebhinnekaan itu adalah toleransi. Karena itu bukannya para siswa itu melakukan kegiatan di tempat ibadahnya masing-masing. Mereka bukan malah terbagi-bagi lagi dalam kegiatan pendidikan. Mereka sudah cukup dibagi-bagi dalam mata pelajaran agama saja," ujar Doni dalam acara Ngopi Bareng dari Seberang Istana bertema "Siapa yang Dongkrak Calon Presiden" di Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Diskusi itu menghadirkan Dahnil Anzar Simanjuntak dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sansiaga Uno, Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto A Wibowo, Pengamat Ekonomi Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi, Peneliti LIPI Puguh Prasetyoputra, dan Pemerhati Pendidikan Doni Koesoma.
Doni mengatakan, toleransi itu justru tumbuh dalam kegiatan bersama-sama dan bukannya dalam kegiatan sendiri-sendiri para siswa.
Terkait usulan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) seperti diungkapkan Sandiaga Uno dalam debat cawapres, Doni mengatakan bahwa dia menyetujui gagasan tersebut. Pasalnya ujian nasional itu berdampak pada masalah pedagogis yaitu adanya ketakutan dalam diri para siswa.
Namun, katanya, masalah pokok UN yaitu ada pada otentitas pendidikan. “Masalah pendidikan kita itu butuh otentitas. Persolannnya yaitu anak didik kita itu tidak otentik. Karena itu tim 02 jangan hanya mengatakan UN harus dihapus tanpa menyiapkan solusinya,” ujarnya.
Selain itu, menurut Doni, ada banyak manfaat bila UN dihapuskan di antaranya siswa dan sekolah lebih fokus menyiapkan diri menghadapi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
"Kalau SMA-nya tidak mempersiapkan siswa-siswinya dengan baik, sehingga banyak siswanya tidak masuk PTN, sekolah akan dianggap tidak kredibel sehingga akan ditinggalkan," katanya.
Doni mengatakan, untuk menghapus UN maka Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus direvisi terlebih dulu. "Untuk menghapus itu (Ujian Nasional), UU Sisdiknas harus direvisi dulu. Karena itu wacana menghapus UN tidak bisa dilaksanakan dalam tempo 100 hari, karena harus mendapat persetujuan DPR," kata Doni.
Secara keseluruhan, katanya, walaupun terkesan masing-masing Cawapres itu bicara sendiri-sendiri tanpa memahami gagasan lawan bicara dan juga tidak ada diskusi, tetapi debat itu memiliki dinamikanya tersendiri. (Very)