Jakarta, INDONEWS.ID -- Wacana pemindahan ibu kota yang digagas oleh Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini juga menjadi perhatian Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Betapa tidak, gagasan ini sangat strategis dan akan menimbulkan banyak komplikasi jika tidak ditangani secara baik dan hati-hati.
“Ya, wacana pemindahan ibu kota juga menjadi perhatian kami di Komisioner Komas HAM. Nanti kami akan melakukan pembahasan pada minggu-minggu mendatang,” ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab kepada Indonews.id, di Kantor Komnas HAM, Selasa (14/5).
Namun, secara pribadi Amiruddin mempertanyakan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Karena, menurutnya, kondisi sosial-budaya Indonesia sudah jauh berubah dibanding pada era awal rencana pemindahan itu, seperti digagas oleh Soekarno. Seperti diketahui, Presiden Soekarno menggagas pemindahan ibu kota negara itu sebanyak dua kali, yaitu saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957 dan dalam Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965.
Karena itu, menurut Amiruddin, biaya yang harus ditanggung bangsa ini sangat besar bila dilakukan pemindahan ibu kota saat ini. “Tidakkah dipikirkan bahwa alangkah lebih baik jika yang dipindah itu adalah industri yang ada di Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Karena pemindahan industri itu lebih memiliki daya tarik ketimbang pemindahan Ibu Kota Pemerintahan,” ujar Koordinator Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia ini.
Amiruddin mencontohkan langkah ironis yang dilakukan pemerintah misalnya yaitu mendirikan smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, langkah itu malah membuat Pulau Jawa akan semakin memiliki daya tarik yang kuat dibandingkan dengan pulau-pulau lain.
Pemindahan ibu kota juga akan memunculkan persoalan di lokasi yang baru yaitu adanya perasaan tersingirnya penduduk lokal dan masyarakat adat di daerah tersebut. “Ini bisa menjadi bom waktu yang sesekali waktu bisa meledak,” ujarnya.
Amiruddin misalnya mencontohkan bagaimana penduduk Betawi harus tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri pada saat-saat awal pembangunan Kota Jakarta.
Menurutnya, persoalan muncul di Jakarta dan Pulau Jawa umumnya yaitu karena daya dukung pulau ini sudah tidak mampu menghadapi laju pembangunan yang begitu pesat. “Karena itu, sekali lagi, pemerintah mesti hati-hati dan bijak memutuskan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Dan yang penting dilakukan adalah mengajak semua stakeholder untuk terlibat di dalam memikirkannya,” pungkasnya. (Very)