Jakarta,INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo akan segera melakukan pembahasan pemberian amnesti kepada terpidana Baiq Nuril. Hal ini ia sampaikan pada sat masih melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Menado.
Jokowi sendiri tidak ingin memberikan komentar lebih jauh terkait dengan keputusan upaya hukum peninjauan kembali yang diterima Nuri. Karena, keputusan PK merupakan wewenang Yudikatif untuk memutuskannya.
"Saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah diputuskan Mahkamah, karena itu pada domain wilayahnya yudikatif. Ya nanti kalau sudah masuk ke saya, jadi kewenangan saya," kata Jokowi, Jakarta, Juma`at,(5/07)
Ia menegaskan, proses amnesti akan segera diproses secara lebih cepat. Namun, proses tersebut akan berjalan jika sudah ada upaya pengajuan amnesti dari yang bersangkutan.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan, pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu dengan menteri terkait yang berhubungan dengan urusan tersebut. Selain itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk menghasilkan solusi yang tepat terhadap terpidana Nuril.
"Saya akan bicarakan dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menko Polhukam, untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lainnya," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan, dirinya menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun, ia menegaskan, dirinya akan tetap memberikan perhatian lebih terhadap kasus tersebut.
"Perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Sekali lagi, kita harus menghormati putusan yang sudah ditetapkan Mahkamah. Itu bukan pada wilayah eksekutif,"ungkapnya.
Ia menambahkan, dirinya memberikan kesempatan kepada Nuril untuk mengajukan amnesti. Dengan demikian, bisa diproses untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh terpidana tersebut.
"Secepatnya," pungkasnya.*(Marsi Edon)