INDONEWS.ID

  • Senin, 08/07/2019 20:08 WIB
  • Menteri Tjahjo Sebut FPI Belum Lengkapi Syarat Perpanjangan Izin Ormas

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Menteri Tjahjo Sebut FPI Belum Lengkapi Syarat Perpanjangan Izin Ormas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.(Foto: Detik.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, organisasi Front Pembela Islam (FPI) belum melengkapi persyaratan terkait dengan perpanjangan izin sebuah organsiasi kemasyarakatan(Ormas). Hal ini ia sampaikan berdasarkan laporan yang diterima oleh menteri dari dirjen yang berhubungan dengan perpanjangan izin ormas di Kemendagri.

Menurut Tjahjo, ada 20 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi tersebut untuk bisa mendapatkan perjanjangan izin dari pemerintah. Namun, hingga saat ini, baru 10 persyaratan yang baru dipenuhi.

Baca juga : Dukcapil Terbitkan Akta Kematian 53 Korban SJ-182

"Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan baru diserahkan 10 persyaratan. Kan kami harus menunggu dulu dong, menunggu dulu persyaratan lengkap," kata Tjahjo, Jakarta, Senin, (8/07/2019)

Ia kemudian menjelaskan, FPI sendiri telah mengajukan perpanjangan izin melalui Kementerian Dalam Negeri sejak tanggal 20 Juni lalu. Namun, ia ingin memastikan semua persyaratan dipenuhi sebelum menandatangi perpanjangan izin organisasi tersebut.

Baca juga : Dukcapil Kemendagri Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir Kalimantan Selatan

"10 (syarat) misalnya menyerahkan anggaran dasar/rumah tangga kok nggak diteken. Terus susunan kepengurusannya nggak ada tanda tangannya," jelasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, Kemendagri memiliki cara tersendiri untuk melakukan evaluasi terhadap semua ormas. Semua ormas juga dievaluasi dan tidak hanya ormas tertentu saja.

Baca juga : Badan Litbang Kemendagri Selenggarakan Webinar Konflik Pertanahan di Infonesia

Hasil evaluasi yang dilakukan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperpanjang izin sebuah ormas. Karena itu, evaluasi ini penting untuk melihat apakah ormas tersebut masih layak atau tidak untuk mendapatkan izin.

Ia juga tidak ingin terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ia ingin agar semua ormas menaati ketentuan pemerintah jika ingin memperpanjang izin ormasnya.

"Kalau saya setujui kan melanggar, ini belum diteken kok sudah diterima. Saya nggak mau ada jebakan-jebakan, saya nggak mau. Semua harus clean and clear, semua ormas itu sama, tinggal masing-masing ada evaluasi nya, sabar," tegasnya.

Selain itu, kata Tjahjo, pemerintah memperlakukan semua ormas itu sama. Tidak ada ormas yang dianaktirikan. Pemerintah tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap sebuah ormas tertentu.

Point-point evalusasi yang dilakukan oleh Kemendagri selama ini yakni track record dari sebuah ormas. Jadi, pemberian izin perpanjangan sesuai dengan  track record tersebut.

"Nggak ada. Semua ada evaluasi, ada track record-nya,"pungkasnya.

 

 

 

Artikel Terkait
Dukcapil Terbitkan Akta Kematian 53 Korban SJ-182
Dukcapil Kemendagri Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir Kalimantan Selatan
Badan Litbang Kemendagri Selenggarakan Webinar Konflik Pertanahan di Infonesia
Artikel Terkini
Dukcapil Terbitkan Akta Kematian 53 Korban SJ-182
Paksa Siswa Kenakan Jilbab, Benny Susetyo Minta Mendikbud Beri Sanksi yang Tegas
Sultan Najamudin Minta Potensi Wakaf Dioptimalkan untuk Kesejahteraan Rakyat
Sektor Pertanian Mesti Perhatian Utama untuk Ketahanan Pangan Nasional
BNN Gagalkan Penyelundupan Sabu 171 Kg, Ribuan Pil Ekstasi dan Ribuan Kapsul NPs
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir