Jakarta, INDONEWS.ID -- Seleksi calon pimpinan lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari publik, salah satunya datang dari Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), EF Pranoto. PP GMKI memberikan perhatian serius terhadap banyaknya perwira tinggi Polri yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Ia mengatakan, walaupun secara aturan tertulis bahwa seleksi capim KPK dibuka untuk umum, namun sebaiknya pimpinan KPK diisi oleh sosok profesional, demi menjamin independensi KPK lima tahun kedepan.
"Pimpinan KPK sebaiknya memang dari kalangan profesional saja untuk menjaga kemungkinan adanya intervensi dan juga rasa hutang budi dari instansi ataupun kelompok tertentu yang merekomendasikannya," ungkapnya.
Berdasarkan pengumuman panitia seleksi administrasi capim KPK, terdapat 192 orang yang lolos seleksi dari 378 orang pendaftar. Dari jumlah yang lolos terdapat 13 orang merupakan anggota Polri, dan 11 orang di antaranya adalah merupakan perwira tinggi Polri aktif. Informasi yang beredar diketahui ke-11 orang yang lolos tersebut mendapat rekomendasi langsung dari Kapolri, Jendral Tito Kurniawan.
Masih menurut Pranoto, kapasitas dari 13 angota Polri apa lagi sekelas perwira tinggi memang tidak perlu diragukan lagi, namun hal yang paling utama adalah bagaimana menyakinkan masyarakat bahwa nantinya dapat bekerja secara profesional, tanpa terikat dengan pimpinan Polri sebagai lembaga yang memberi rekomendasi, terlebih mengingat bahwa KPK dan Polri memiliki histori konflik yang tajam.
"Kita semua tau antara KPK dan Kepolisian mempunyai sejarah konflik, lalu hari ini instansi tersebut ingin mengutus para perwira tingginya untuk menduduki pimpinan KPK, maka tidaklah berlebihan kalu ada banyak pertanyaan dan kecurigaan kita. Ada apa dan kepentingan apa yang dibawa?” tambahnya.
Karena itu, ia berharap kepada panitia seleksi untuk objektif dan mempertimbangkn banyak hal dalam menentukan capim KPK, termasuk kritik dan masukan dari publik.
"Tidak hanya kapasitas, namun profesionalitas, integritas dan loyalitasnya kedepan terhadap penegakan hukum juga harus menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan. Jangan sampe loyalitas pimpinan KPK lebih besar kepada lembaga Polri ketimbang kepada penegakkan hukum,” katanya.
KPK merupakan lembaga yang banyak menarik simpati dan harapan masyarakat terhadap penindakan kasus-kasus korupsi. PP GMKI berharap KPK dapat dipimpin oleh orang yang benar-benar berintegritas dengan total mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan pemberantasan korupsi.
"Pelaku tindak pidana korupsi itukan sudah pasti mereka yang mempuyai jabatan dan kekuasaan, sehingga untuk menghindari terjadinya kong-kalikong, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan KPK itu ialah harus steril dari kekuasaan,” katanya. (Very)