INDONEWS.ID

  • Jum'at, 19/07/2019 21:15 WIB
  • Syamsuddin Haris: 60 Persen Kabinet Jokowi Harus Terdiri dari Ahli

  • Oleh :
    • indonews
Syamsuddin Haris: 60 Persen Kabinet Jokowi Harus Terdiri dari Ahli
Profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. (Foto: Tribunnews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pembahasan mengenai susunan menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Selain munculnya isu menteri muda yang mengisi kabinetnya, jatah kursi dari masing-masing partai pengusung, hingga isu beberapa partai non-koalisi meminta jatah kursi kabinet pun mengemuka.

Sebelumnya, Presiden terpilih di Pilpres 2019 itu sempat menyatakan bahwa tak menutup kemungkinan anak-anak muda untuk mengisi jajaran kabinetnya.

Baca juga : JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim

Jokowi juga membeberkan kriteria anak muda yang diinginkan untuk menjadi menterinya yakni merupakan sosok eksekutor handal yang memiliki manajerial kompeten, dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman dengan cepat.

Ditanya tentang sosok para menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi, profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, para menteri yang akan mengisi kabinet kerja Jokowi yang terpenting adalah yang berbasis keahlian.

Baca juga : Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

“Artinya Pak Jokowi harus memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, skill dan keahlian di bidangnya,” ujarnya dalam diskusi bertajuk "Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi”, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum`at (19/07/2019).

Hal itu, katanya, lebih baik ketimbang memilih mereka yang mewakili partainya.

Baca juga : Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem

Haris meminta Presiden Jokowi agar tidak terlalu banyak memasukan para menteri dengan latar belakang politik, untuk mengakomodir partai-partai pendukung yang telah berjuang memenangkannya.

"Boleh mengakomodir partai-partai pendukung untuk masuk dalam sususan kabinet kerjanya. Kalaupun itu terjadi, sebaiknya, dibatasi untuk partai koalisi saja," ujarnya.

Haris menambahkan, jangan sampai partai non-koalisi juga mengincar kursi kabinet. Jika jajaran kabinet didominasi oleh partai politik, itu pertanda tidak sehat.

"Komposisinya kalau bisa 60 persen berbasis keahlian, sisanya dari partai politik," ujarnya.

Profesor riset LIPI itu melanjutkan, membangun Indonesia bisa dengan beragam cara. Tidak harus bekerja di kabinet atau parlemen. Jalankan peran kita sebaik-baiknya untuk Indonesia yang lebih baik, untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, menjadi oposisi itu baik, mulia, dan juga penting. Menurut Haris, pemerintah membutuhkan kritik dan saran.

Dikatakannya, demokrasi memang membutuhkan oposisi. Tidak harus berbeda dengan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah baik, maka harus didukung.

"Jadi, tidak harus sama. Oposisi juga sebuah cara membangun bangsa," pungkasnya. (Ricardo)

Artikel Terkait
JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim
Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem
Artikel Terkini
Masih Sulit Menentukan Critical Time Penanganan Covid-19
Keputusan Pembelajaran Online demi mengatasi merebaknya Virus Corona
Sudah Ditangkap, Polisi Dalami Latar Belakang Tersangka Pelaku Pelecehan Rapid Test di Bandara
Ibu Rumah Tangga dan Organisasi Perempuan Ujung Tombak Tekan Penularan Klaster Keluarga
Mendikbud : Siswa Belum Terima Kuota Internet, Lapor Ke Kepala Sekolah
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir