INDONEWS.ID

  • Kamis, 15/08/2019 16:33 WIB
  • Very Junaidi Sebut Amandemen UUD Ancaman Kaderisasi Pemimpin Baru di Indonesia

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Very Junaidi Sebut Amandemen UUD Ancaman Kaderisasi Pemimpin Baru di Indonesia
Ketua Konstitusi dan Demokrasi(KoDe) Veri Junaidi. (Foto:CNNIndonesia.com)

Jakarta,INDONEWS.ID - Ketua Konstitusi dan Demokrasi(KoDe) Veri Junaidi mengatakan, rencana amandemen terhadap UUD 1945 dalam rangka menghidupkan kembali GBHN, berpontensi mengancam kaderisasi pemimpin baru ada pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, amandemen akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga presiden tidak akan lagi dipilih oleh masyarakat.

"Kami menyayangkan soal kemudian gagasan-gagasan yang amandemen ini ending-nya justru pada pemilu dipilih tidak langsung. Karena apa? Pemilu 2024 momen baik bagi bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru," kata Very dalam acara diskusi `Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa` di Jakarta, Rabu,(14/08) kemarin.

Baca juga : Ketua MPR Sebut Amandemen UUD Dilakuakan Melihat Kebutuhan Bangsa

Menurut Veri, pemilihan secara langsung saat ini merupakan pilihan terbaik untuk negara demokrasi seperti Indonesia. Karena, pemilihan langsung akan mencegah terjadinya dinasti politik di pemerintahan.

"Kenapa mereka begitu khawatir? Jangan-jangan memang ini merupakan ancaman bagi politik dinasti, bagi elite-elite politik. Pemilu secara langsung itu memberikan ruang munculnya tokoh-tokog baru yang di luar elite politk," jelasnya.

Baca juga : Nasir Djamil Minta Alasan Kembalikan GBHN Dijelaskan Kepada Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN, penuh dengan kepentingan politik elit kekuasaaan. Elit politik ingin mengendalikan kebijakan strategis lewat perpanjangan tangan dari lembaga negara MPR.

"Dugaannya memang ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban presiden melalui GBHN. Sehingga GBHN jadu alat untuk mengendalikan presiden," jelasnya.

Baca juga : Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tanjung Tanggapi Wacana Kembalikan GBHN

Karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mengontrol wacana menghidupkan GBHN oleh beberapa partai politik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengantisipasi agenda terselubung dari rencana tersebut.*(Marsi)

 

 

 

 

 

Artikel Terkait
Ketua MPR Sebut Amandemen UUD Dilakuakan Melihat Kebutuhan Bangsa
Nasir Djamil Minta Alasan Kembalikan GBHN Dijelaskan Kepada Masyarakat
Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tanjung Tanggapi Wacana Kembalikan GBHN
Artikel Terkini
Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme
Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup
Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia
Terima Kunjugan Menpan-RB, Boy Rafli Amar Jelaskan Pembangunan Zona Integritas di BNPT
Resmi! Gerindra Benarkan Rekomendasi PDIP pada Muhammad-Rahayu Saraswati di Pilwakot Tangsel
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf