Jakarta,INDONEWS.ID - Ketua Konstitusi dan Demokrasi(KoDe) Veri Junaidi mengatakan, rencana amandemen terhadap UUD 1945 dalam rangka menghidupkan kembali GBHN, berpontensi mengancam kaderisasi pemimpin baru ada pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, amandemen akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga presiden tidak akan lagi dipilih oleh masyarakat.
"Kami menyayangkan soal kemudian gagasan-gagasan yang amandemen ini ending-nya justru pada pemilu dipilih tidak langsung. Karena apa? Pemilu 2024 momen baik bagi bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru," kata Very dalam acara diskusi `Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa` di Jakarta, Rabu,(14/08) kemarin.
Menurut Veri, pemilihan secara langsung saat ini merupakan pilihan terbaik untuk negara demokrasi seperti Indonesia. Karena, pemilihan langsung akan mencegah terjadinya dinasti politik di pemerintahan.
"Kenapa mereka begitu khawatir? Jangan-jangan memang ini merupakan ancaman bagi politik dinasti, bagi elite-elite politik. Pemilu secara langsung itu memberikan ruang munculnya tokoh-tokog baru yang di luar elite politk," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN, penuh dengan kepentingan politik elit kekuasaaan. Elit politik ingin mengendalikan kebijakan strategis lewat perpanjangan tangan dari lembaga negara MPR.
"Dugaannya memang ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban presiden melalui GBHN. Sehingga GBHN jadu alat untuk mengendalikan presiden," jelasnya.
Karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mengontrol wacana menghidupkan GBHN oleh beberapa partai politik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengantisipasi agenda terselubung dari rencana tersebut.*(Marsi)