Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo hari ini menghadiri agenda tahunan yaitu Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019 di Gedung MPR, DPR, DPD di Jakarta.
Mengenakan stelan jas, Presiden Jokowi mengawali pidatonya dengan menghadirkan kembali semagat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu.
“Indonesia rumah besar kita bersama, hanya mungkin terwujud jika kita mau bersatu,” ujar Presiden Jokowi, di Jakarta, Jumat (16/8).
Presiden mengatakan, kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat. Tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad, akan tetapi, kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan.
“Kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit. Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi,” ujar Presiden.
Selanjutnya, Presiden mengatakan, check and balances antar lembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju. Dalam bingkai dan visi yang sama itu, kata Presiden, kita makin kuat, makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global.
Karena itu, Presiden mengatakan, kita semua membutuhkan karya-karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa.
“Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama,” ujar Presiden Jokowi.
Terkait dengan teknologi, Presiden mengtakan, jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.
Presiden mengatakan, dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila juga harus dikembangkan. Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan juga harus diubah.
Karena itu, DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. “Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas,” ujar Presiden Jokowi.
Hadir dalam acara itu para tokoh dan pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Hamzah Haz, Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024 KH Ma’ruf Amin, dan mantan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024 Sandiaga Uno. (Very)