Jakarta, INDONEWS.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan keinginannya untuk memulangkan seluruh mahasiswa asal Papua yang sedang berkuliah di luar Papua. Tak hanya Papua wacana ini juga dibicarakan dengan pihak pemerintah daerah Papua Barat.
Hal ini disampaikan Gubernur Papua ketika menjadi narasumber di Mata Najwa berjudul "Nyala Papua", Rabu, (21/8/2019) malam.
Enembe menjelaskan, dia banyak mendapat pengakuan dari mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi di luar Papua di seluruh Nusantara bahwa mereka sering diperlakukan secara rasis dan diskriminatif oleh masyarakat Indonesia.
Maka dari itu, bila Pemerintah tidak memastikan jaminan keamanan dan keadilan bagi mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, tidak ada jalan lain, selain ditarik kembali ke Papua.
"Saya akan tarik semua mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Papua. Jika pemerintah tidak memberikan kepastian rasa aman bagi mereka" tegasnya.
Ia menambahkan, para mahasiswa ini masih bisa melanjutkan kuliahnya di dua sekolah tinggi negeri yang ada di Papua.
Lebih jauh Enembe menegaskan bahwa terkait penyelesaian konflik Papua dan Papua Barat, pihaknya meminta pemerintah membuat nota perjanjian bukan undang-undang untuk mengatur otonomi daerah.
Pihaknya menyakini undang-undang tidak mampu menyelesaikan masalah Papua. Sudah dua puluh tahun undang-undang itu dibuat namun belum ada bukti implementasi pemberian wewenang kepada Papua.Ia mencontohkan penyelesaian konflik Aceh itu dicapai lewat jalur perjanjian,bukan undang-undang.
Hingga kini sejumlah daerah di Papua masih melakukan aksi demonstrasi damai menolak tindakan rasisme dan diskriminasi yang dirasakan oleh mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
Adapun titik-titik yang menjadi lokasi demonstrasi adalah Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Nabire, dan Bintuni, Papua Barat.
Pemerintah Papua telah membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Tim tersebut juga segera bertolak menuju Jawa Timur untuk menyelesaikan perkara ini.
Selain pembentukan tim oleh pemerintah Papua, pemerintah Jawa Timur juga sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang terjadi di wilayah Jawa Timur terhadap mahasiswa Papua.(Rikardo)