Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Istana Merdeka, 31 Agustus 2025. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh warga negara untuk tenang dan percaya kepada Pemerintah. Pemerintah bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal.
”Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan persnya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut didampingi oleh para Ketua Umum Partai Politik, yang di dalam maupun di luar koalisi, Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI. Pertemuan untuk membahas perkembangan situasi negara terkini.
Presiden mengatakan, kita harus waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit. Kita perbaiki kekurangan yang ada di Pemerintahan dan di negara kita.
”Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita. Kita selalu diintervensi, jangan mau kita diadu domba,” ujar Presiden.
Terus Pantau Perkembangan dalam Beberapa Hari Ini
Pada awal pernyataannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia.
Presiden Prabowo mengatakan, negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat.
”Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.
Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, kata Presiden, dirinya telah mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru.
Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah tegas itu dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI.
Presiden Prabowo mengatakan, para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa pemerintah juga menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998.
”Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” kata Presiden.
Presiden juga mengatakan, agar para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.
Mengarah pada Makar dan Terorisme
Presiden Prabowo mengatakan, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.
”Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme. Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Presiden meminta kepada seluruh masyarakat, agar menyampaikan aspirasi murni secara damai. Presiden Prabowo memastikan bahwa aspirasi itu akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti.
Presiden mengatakan bahwa dirinya telah minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik.
Pimpinan DPR juga sudah akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, seperti pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
”Kepada Pemerintah, saya juga sampaikan agar semua KL menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung,” tegas Presiden Prabowo. *
