Jakarta, INDONEWS.ID - Pemblokiran internet yang dilakukan oleh Kominfo untuk wilayah Papua dan Papua Barat membuat aktivitas birokrasi di wilayah tersebut lumpuh total. Jalur komunikasi dari dan ke gubernur serta jajarannya juga ke pemerintah pusat macet.
"Kami sangat terganggu dari jalur komunikasi dengan daerah dan pusat. Administrasi yang bersifat elektronik yang biasa masuk setiap hari semua terganggu," ujar Gilbert Yakwar pada Minggu, (25/08) seperti dikutip dari BBC News Indonesia.
Hal itu dikatakan Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar. Ia menuturkan, jika akses internet tak kunjung normal maka akan menimbulkan kemarahan di masyarakat, sebab masyarakat menganggap ada diskiriminasi. Itulah sebabnya ia berharap, pada Senin (26/08) internet sudah pulih.
"Jangan sampai sepekan lebih. Jangan nanti masyarakat berpolemik ada diskriminasi dengan internet. Cukup diskriminasi yang kemarin dibilang monyet. Jangan lagi komunikasi internet didiskriminasi," pungkasnya.
Menurutnya, komunikasi jangan dianggap sepele. Internet sudah maju, masyarakat dan pemda sangat butuh akses internet. Lanjutnya, Indonesia maju dengan internet dan itu maju untuk semua bukan untuk sebagian.
Selebihnya, Pemprov Papua, kata dia, kecewa dengan pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyepelekan keluhan masyarakat atas padamnya akses internet di sana.
"Kami kesal dengan statement pemerintah pusat yang menyampaikan, ini karena kepentingan keamanan negara, tidak ada internet juga bisa hidup. Kami kecewa juga."
Suara serupa juga disampaikan seorang warga Jayapura, Ibiroma. Kata dia, pemblokiran internet menyulitkan dirinya berkomunikasi dengan keluarga. Sebab, mayoritas masyarakat sangat bergantung pada pesan aplikasi WhatsApp.
Persoalan lain, kondisi seperti ini menyulitkan warga mengonfirmasi kebenaran isu yang diembuskan pihak lain.
"Kerugian lain ya, seperti ada isu-isu tidak bisa dikonfirmasi atau memberi tahu bahwa isu-isu tidak benar," ujarnya.
Yang disalahkan jika masyarakat ramai-ramai turun ke jalan dan membuat keonaran, bukan orang-orang yang memainkan isu itu. Untuk itu, perlu sekali konfirmasi dan klarifikasi informasi yang didapat.
"Membuat informasi jadi kacau. Jika besok masyarakat banyak yang turun dan terjadi chaos, yang disalahkan masyarakat bukan orang-orang yang memainkan isu itu," tukasnya.*(Rikardo)