Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Namun, Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan dari hasil risetnya sebanyak 39,8% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan responden yang setuju sebesar 35,6% dan 24,6% memilih untuk tidak beropini.
Di dalam survei yang dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 ini juga menemukan bahwa 95,7% responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.
Sementara 48,1% responden dari Pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari Pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1% sepakat ibu kota pindah.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, Senin (26/8/2019).
Ditambahkan Kunto, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.
Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.
Dikatakan Hendri Satrio, ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan warisan kepada Indonesia.
Kedua, sudah percaya diri DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.
Hendri Satrio menilai rencana pemindahan ibu kota sudah baik. Namun, proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.
"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim, dan rakyat Indonesia juga bersiap," kata Hendri Satrio.
Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. KedaiKOPI menangani riset opini publik pada skala kecil hingga nasional dan memiliki koodinator lapangan di 34 provinsi serta 2.000 pewawancara.
Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling.
Batas galat (Margin of error) survei ini adalah +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. (rnl)