Oleh : Rudi S Kamri *)
Membaca sebuah berita tentang hasil survey bahwa 94,7% Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat menolak untuk pindah ke ibukota negara yang baru (kalau berita ini benar adanya), membuat hati saya bergejolak riang gembira. Karena bagi saya "pengingkaran" mereka terhadap pakta integritas yang telah mereka buat bahwa setiap ASN akan bersedia bila ditempatkan dimana saja di wilayah NKRI adalah "blessing in disguise" (hikmah dibalik bencana), yaitu saatnya Pemerintah melakukan gerakan bersih-bersih ASN yang tidak loyal kepada negara.
"Pengingkaran" mereka terhadap kewajiban pengabdian kepada negara adalah sebuah bentuk pembangkangan yang harus kita sikapi dengan kualitas derajat berpikir yang lebih tinggi dibanding mereka. Menurut saya Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) jangan menghalangi keputusan para ASN tersebut. Justru menurut saya momentum ini bisa digunakan oleh Pemerintah untuk menseleksi ASN mana yang loyal dan mana yang tidak. Kementerian PAN-RB harus segera melakukan pendataan kepada para ASN di setiap lembaga negara atau kementerian bahwa bagi siapa saja yang tidak mau mendukung kebijakan dan keputusan Presiden RI harus segera mengajukan pengunduran diri dari ASN.
Pengunduran diri mereka secepatnya ini agar Pemerintah punya waktu yang cukup untuk segera mempersiapkan lebih dini merekrut ASN baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para ASN yang mengundurkan diri tersebut. Kejadian ini dapat digunakan sekalian oleh Pemerintah untuk mencari figur ASN yang profesional dan loyal kepada kebijakan da keputusan Presiden, atasan tertinggi para ASN tersebut.
Cerita tentang ASN yang tidak loyal kepada Presiden Jokowi sudah santer terdengar lama. Indikatornya berdasarkan hasil survey bahwa 72% ASN tidak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Sikap mereka yang tidak memilih Jokowi adalah merupakan hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Namun akan sulit diharapkan mereka mau bekerja dengan profesional dan loyal kepada kebijakan dari seorang Presiden yang bukan pilihan mereka.
Ketidakberpihakan mereka kepada Jokowi menurut saya adalah kegagalan serius dari program Revolusi Mental yang dilakukan oleh Pemerintah cq Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani. Program revolusi mental telah gagal mengubah mindset para ASN untuk loyal tegak lurus kepada pemimpin tertinggi negara yaitu Presiden.
Mindset aparat birokrasi yang koruptif, tidak menghendaki adanya perubahan dan mungkin sebagian dari mereka telah terpapar virus khilafah adalah penyebab 72% ASN tidak memilih Jokowi. Penolakan mereka terhadap keputusan Presiden dalam pemindahan ibukota negara yang baru adalah momentum emas bagi Pemerintah untuk menata ulang dan membentuk sosok birokrasi negara yang profesional, tangguh dan loyal kepada pemerintah. Untuk mendapatkan ASN dengan kriteria tersebut sangat mudah karena hal ini sekaligus merupakan solusi jitu penampungan bagi pencari kerja intelektual yang sudah lama mengantri.
Jadi ancaman para ASN untuk mundur tersebut harus kita sikapi dengan suka cita dan mungkin perlu kita adakan syukuran nasional agar mereka benar-benar akan merealisasikan niat mereka untuk mundur. Karena hal tersebut bisa digunakan untuk melakukan gerakan bersih-bersih gulma birokasi yang selama ini telah menjadi parasit dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
ASN mengancam ? Siapa takut
Mereka jual, kita angkut
Patah tumbuh hilang berganti,
ASN rusuh saatnya diminta pergi
Hilang satu tumbuh seribu
Kepergian mereka akan menciptakan bibit baru
Salam SATU Indonesia
*) Rudi S Kamri, penulis adalah pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta.