Jakarta, INDONEWS.ID - Di balik masifnya penolakan ASN untuk pindah bertugas ke ibu kota baru, yakni Kalimantan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) justru mengajukan diri menjadi yang pertama, yang paling siap pindah ke lokasi ibu kota negara baru itu.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, lembaganya bisa mengawali analisa pola migrasi baru kependudukan di Indonesia melalui pemindahan ibu kota ini.
"Kalau seandainya kita geser ke Kaltim, pasti pola migrasi penduduk berubah, kalau pola migrasi penduduk berubah saya yakin pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat, sehingga kesejahteraan akan lebih cepat, dari sisi kajian dan kependudukan seperti itu," kata Hasto mengutip BBC Indonesia, Selasa (27/08).
Hasto melihat selama ini usia penduduk produktif tidak merata di Indonesia, dan hanya berpusat di Pulau Jawa. Jika ibu kota baru pindah ke Kaltim, maka penyebaran penduduk akan bergeser ke Indonesia bagian timur.
"Ketika banyak angka usia kerja ke sana maka akhirnya yang terjadi beban keluarga itu turun karena yang produktif lebih banyak dari yang tidak produktif," katanya.
Selain itu, BKKBN bisa setiap saat pindah ke Kaltim, karena jumlah pegawai di Jakarta tidak sebanyak yang tersebar di daerah.
Saat ini jumlah PNS BKKBN sebanyak 18.000 tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Kaltim. Sementara di Jakarta hanya 600 PNS.
"Harapan saya dimulai dari yang mudah itu seperti BKKBN, kan lebih mudah dibandingkan kementerian-kementerian yang gemuk lainnya," pungkas Hasto.*(Rikardo)