Jakarta, INDONEWS.ID - President Indonesia Institute For Maritime Studies, Connie Rahakundinie Bakrie menyatakan, upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu kolaborasi atau kerja sama antara lintas sektor dan kementerian. Kerja sama lintas kemeterian menjadi penting untuk merumuskan program strategis untuk mencapai visi besar tersebut.
Menurut Connie, pembangunan sektor maritim Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tetapi, ia menyakini, kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait,mampu mewujudkan cita-cita presiden yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Ketika Presiden di 2014 menyatakan, kita harus menjadi negara poros maritim dunia, maka sebenarnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian itu sudah harus berkolaborasi untuk betul-betul mewujudkan mimpi tersebut," kata Connie saat menjadi pembicara pada `Wima Talkshow
Empowering Women In The Maritime Commuinity` di Jakarta International Expo Indonesia, Jumat,(18/10/2019)
Connie menegaskan, kolaborasi menjadi satu keharusan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia karena pembangunan pada sektor kemaritiman perlu didukung dengan sektor lainnya. Jadi pelaksanaannya terpisah dengan pembanguna di Kementerian dan lembaga yang lain,maka,cita-cita terwujud membutuhkan waktu lama untuk dilaksnakan.
Saya di tahun kedua Presiden menempati Istana, saya pernah bertanya, bagaimana ini, kok poros maritim tidak maju-maju, nggk bisa maju-maju karena kita tidak terintegrasi, dan integrasi kita ada masalah di undang-undang Kamnas kita, jadi ini sangat kompleks permasalahnya," jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, UU Keamanan Nasional kita mesti diperbaiki. Upaya perbaikan tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem keamanan nasioal Indonesia maupun untuk merealisasikan cita-cita poros maritim Indonesia.
Dari segi kebijakan, kata Connie Rahakundinie Bakrie Analis Pertahanan dan Militer tersebut,pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang sifatnya terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya. Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka, pembangunan sektor kemaritiman dapat berjalan dengan baik.
"Harus ada kebijakan yang sifatnya holistik, karena kalau tidak holisitik, nanti berjalan sendiri-sendiri," ungkapnya.
Ia pun kembali menekankan tentang pentingnya kerja sama antara Kementerian dan Lembaga dalam pembangunan sektor Kemaritiman Indonesia. Kerja sama menjadi penting agar visi dan misi presiden benar-benar terwujud.
"Kerjanya yang penting, visinya sudah jelas, Kementerian dan seluruh rakyat Indonesia mewujudkan itu, karena kalau cuma visi presiden, dia cuman visi, jadi kalau itu sudah jelas, tinggal bagaimana Kementerian dan Lembaga saling berintegrasi dan melihat kebijakan secara jangka panjang dan holistik supaya terwujud kalau tidak berjalan sendiri-sendiri," pungkasnya.