Jakarta, INDONEWS.ID -- Gonjang-ganjing situasi keamanan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019 mulai mereda. Bahkan potensi rusuh, apalagi penggagalan pelantikan nyaris tak ada. Namun, tidak boleh lengah, karena bisa berbuah petaka.
Kesimpulan ini terpapar dalam seri diskusi Sosbudpolhukam yang dipandu Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).
Diskusi itu menghadirkan pembicara Muradi, Ph.D, Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD), Nasir Abbas, Mantan Napi Teroris, Dr. Devie Rahmawati, Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Dr (Cand). Stanislaus Riyanta, Pengamat Intelijen, dan Yulis Susilawaty SH, M.Sc, Peneliti Ketahanan Nasional dari Indonesian Public Institute/IPI).
Dalam diskusi itu, Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Muradi menyebut bahwa pelantikan Jokowi-KH Maruf Amin bakal Aman karena empat alasan.
Pertama, titik kulminasi massa sudah selesai pada 30 September hingga 1 Oktober 2019 lalu. Artinya, kecil kemungkinan akan ada lagi kulminasi massa di Jakarta dalam waktu dekat.
Kedua, soal ancaman teror juga relatif sudah disisir aparat dalam tiga bulan terakhir. Ini menandakan potensi bom dan teror relatif kecil juga.
Ketiga, dari sisi politik, konsolidasi politik juga sudah selesai. Gerindra, Demokrat, dan PAN yang sebelumnya diluar, kini sudah mesra dengan koalisi pensukung Jokowi-KH maruf Amin. Hanya tersisa PKS di luar pemerintah.
Keempat, terkait opini pemberitaan media, yaitu semua media mainstream sudah tidak terpolarisasi lagi. Targetnya bukan menggagalkan pelantikan tetapi hanya untuk mengkritisi.
"Secara umum pelantikan akan aman lancar. Lagi pula, kalau ada target menggagalkan pelantikan, maka yang marah tidak hanya polisi, tapi TNI juga. Bahkan ini adalah hajatnya TNI. Maka saya berkeyakinan pelantikan aman lancar," tegasnya.
Pengamat Sosial dari Universita Indonesia (UI) Dr. Devie Rahmawati juga mempunyai kesimpulan sama, yakni tidak ada potensi kuat untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019.
Namun bagi Devie, aman bukan berarti tanpa gejolak. Sebab masih ada masyarakat yang kecewa dan marah. Namun kekecewaan itu dilampiaskan melalui jalur medsos. Artinya tidak cukup kuat buat mengganggu pelantikan.
"Memang selama ini sebagian besar konflik disebabkan oleh hadirnya berita hoaks. Itu Problemnya di era teknologi saat ini. Tapi kalau sebatas ini gak akan sampai pada pembatalan pelantikan," jelasnya.
Kemudian Yulis Susilawaty SH MSc, Peneliti Ketahanan Nasional IPI, memaparkan data mutakhir hasil pengamatannya. Kesimpulannya pun sama, bahwa pelantikan Jokowi-KH Maruf Amin akan lancar dan stabilitas negara terkendali.
"Kalau kita lihat fakta dan data, memang semua sudah reda, aman, dan relatif terkonsolidasi," tegasnya.
Nasir Abbas, salah satu mantan napi teroris, punya pendapat beda. Ia menyebut masih ada potensi kuat penggagalan pelantikan. Sebab pelantikan Jokowi-KH Maruf Amin jangan hanya dilihat dari sisi politik saja, tapi juga sisi pemahaman (paham ekstrisme, radikalisme dan terorisme).
Kata Abbas, kekacauan yang dilihat, baik terorisme, anarkisme, itu semua terkait dengan kepentingan paham.
"Kenapa ada bom di Bali, Bom gereja dan lain sebagainya merupakan kepentingan paham. Termasuk penusukan Wiranto adalah kepentingan paham," kata Nasir.
Ia mengingatkan, gangguan keamanan yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan oleh kepentingan paham. Bahkan ia mengingatkan, adagium bahwa negara Indonesia tidak bisa merasa aman kalau tidak menjadi negara Islam.
"Selama negara ini bukan negara Islam, apa iya kita akan aman? Mereka (teroris) menunggu momen untuk mereka manfaatkan. Bahwa mereka masih eksis," klaim Nasir.
Potensi Kerusuhan di Daerah
Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta juga menyebut sistem keamanan menjelang pelantikan sampai dengan hari pelantikan sudah sangat siaga. Artinya pelantikan aman.
Namun bagi Stanislaus, potensi kerususuhan malah bukan di Jakarta. Ada sejumlah daerah yang rawan konflik, namun kerawanan itu tidak sampai pada penggagalan pelantikan.
"Saya yakin keamanan di Jakarta sudah cukup kuat untuk pelantikan. Memang saya kira memang ada keinginan dari pihak tertentu untuk memngagalkan pelantikan Jokowi, tetapi kan kemampuannya tidak cukup. EKD, Ejakulasi Dini," tandasnya.
Senada dengan Muradi dan Devie, Yulis Susilawaty, mengatakan berdasarkan data terakhir, dia mengataku bahwa pelantikan dan stabilitas negara dapat berjalan dengan aman.
"Optimistis aman, stabilitas negara kita juga cukup terjaga," pungkas Yulis. (Very)