Jakarta, INDONEWS.ID – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempertanyakan sikap pemerintah yang akan membubarkan ormas tersebut. Sebab sikap tersebut dinilai telah menyalahi Pancasila. Demikian dikatakan juru bicara HTI Ismail Yusanto.
Dalam keterangan persnya, Ismail menegaskan, HTI sebagai organisasi dakwah tidak bisa serta-merta dianggap anti-Pancasila. Bahkan, kata Ismail, ormasnya yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa melalui dakwah-dakwah.
“Menista Alquran, apa itu sesuai Pancasila? Melindungi penista Alquran apa sesuai Pancasila? Korupsi apa sesuai Pancasila? Melindungi koruptor apa sesuai dengan Pancasila? Membubarkan ormas Islam yang kegiatannya dakwah islam apakah sesuai Pancasila?. Bahkan keberadan kami terdorong mengambil peran berpartisipasi dalam menyelamatkan negeri ini melalui jalan dakwah," katanya dalam jumpa pers di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).
Karena itu, tegas Ismail, pihaknya sangat menyesalkan keputusan pemerintah. Apalagi HTI tak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah. "Keputusan pemerintah mengandung pertanyaan besar. Mengapa pemerintah bisa seperti itu," tegasnya.
Seperti diketahui, siang tadi dalam sejumlah pejabat negara menggelar rapat terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Tujuannya adalah membahas tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo tentang upaya menyisir ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam rapat tersebut disepakati pemerintah membubarkan HTI. (hdr)
