Jakarta, INDONEWS.ID – Kebijakan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui jalur hukum dinilai akan menambah runyam situasi politik nasional. Demikian diungkapkan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq.
Menurut Mahfudz, jika pemerintah jadi melakukan pembubaran terhadap HTI, maka ada beberapa hal serius yang harus dipikirkan. Pertama, di banyak kalangan masyarakat muslim ada pengetahuan rencana ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi pada jajaran Polhukam.
"Apalagi pernyataan Presiden Jokowi tepat sehari sebelum pernyataan Menkopolhukam soal rencana pembubaran," kata Mahfudz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa(9/5/2017).
Kedua,kata Mahfudz, masyarakat luas khususnya di Jakarta paham benar bahwa rencana pembubaran ini terkait juga konteks Pilkada DKI yang baru usai. "Terlepas dari alasan ideologis yang disampaikan pemerintah, masyarakat tahu persis bahwa aktivis HTI banyak yang mendukung paslon Anies-Sandi. Sehingga persepsi bahwa pembubaran ini sebagai sanksi atas sikap politik HTI di Pilgub DKI akan muncul dengan kuat," kata Mahfudz.
Ketiga, ia melanjutkan, ekses Pilkada DKI memunculkan polarisasi di masyarakat. Bukan saja di Jakarta, tapi menasional. Polarisasi yang berawal dari pembelahan pilihan dukungan terhadap paslon gubernur-wakil gubernur, lalu didesain sedemikian rupa menjadi pembelahan pilihan ideologis.
"Misalnya antara yang pro Bhinneka Tunggal Ika dengan yang kontra. Antara yang pro NKRI dengan yang kontra. Antara yang pro Pancasila dengan yang kontra. Dan ada proses sedemikian rupa yang mengkondisikan opini bahwa kalangan masyarakat muslim yang mendukung paslon Anies-Sandi lebih dekat (atau dianggap mengarah) kontra Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila," kata Mahfudz.
Ia menegaskan pemerintah harus cermat dan hati-hati. Rencana pembubaran ormas HTI ini justru akan memicu masalah baru, gejolak baru dan akan menarik jarum sejarah bangsa ini ke masa Orde Baru di saat negara vis a vis dengan umat Islam. (hdr)
