Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek menghadapi China dalam perebutan hak kepemilikan Laut Natuna.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyayangkan respons Prabowo terhadap manuver China. Dia mengatakan Prabowo tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan di perairan utara Indonesia.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1/2020).
Menurut PKS, Pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap tegas soal kedaulatan. Meski Pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pemerintah China.
Kholid mengatakan partainya mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah China. Menurutnya, langkah seperti itu yang harus dilakukan Pemerintah.
Sebelumnya, situasi di Laut Natuna Utara memanas usai kapal nelayan China yang didampingi kapal militer menerobos batas negara. TNI mengerahkan utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.
Menhan Prabowo sempat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Usai pertemuan itu, Prabowo menyatakan akan memilih jalan damai menghadapi China di Natuna.
Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya, Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1)