Pertemuan presiden Jokowi-Prabowo Subianto
Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap tegas soal kedaulatan. Meski Pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pemerintah China.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid Indonesia harus berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Natuna Utara.
Kholid mengatakan partainya mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah China. Menurutnya, langkah seperti itu yang harus dilakukan Pemerintah.
Maka dari itu, PKS meminta Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam situasi kali ini.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," kata Kholid.
Sebelumnya, situasi di Laut Natuna Utara memanas usai kapal nelayan China yang didampingi kapal militer menerobos batas negara. TNI mengerahkan utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.
Menhan Prabowo sempat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Usai pertemuan itu, Prabowo menyatakan akan memilih jalan damai menghadapi China di Natuna.
Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya, Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1). *(Rikardo).